Muaro Sijunjug – Persada Post | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, melakukan sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif pada untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, di Wisma Keluarga, Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Selasa (14/2/2023) kemarin.
Acara sosialisasi itu adalah agenda dari Bawaslu RI, agar terciptanya Pemilu yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017. Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Asisten 1 Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Sijunjung, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Disdukcapil, Kepala Kantor Kesbangpol, Sentra GAKUMDU, Organisasi kepemudaan BEM STIT dan UNP, unsur Forkopimda Sijunjung, media, Sekolah Kader Pengawasan Pemilu dan semua partai politik yang ikut kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Dewi lusi Anita, saat menyampaikan laporan panitia pelaksana kegiatan dan juga selaku Sekretaris Bawaslu Sijunjung menjelaskan, beberapa tujuan tentang kegiatan itu,
Sementara itu, Kepala Kantor Kesbangpol Sijunjung menekankan, bahwa untuk kedamaian selama pesta demokrasi di Pemilu 2024 nanti, NKRI adalah harga mati.
“Saya sangat berharap pada Bawaslu untuk menegakkan aturan sebaik-baiknya, persatuan itu indah kebaikan itu bagus sekali,” ungkap Kepala Kantor Kesbangpol Sijunjung.
Acara resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu Sijunjung Agus Hutriatul Tatul dan menginformasikan data Coklit Data Pemilu sebanyak 173.823 DPS sudah masuk 761 basis data untuk TPS (Tempat Pemungutan Suara). Namun, setidaknya ada 11.459 data pemilih yang belum terekam.
Data itu bersumber dari Dinas Dukcapil Sijunjung. Kata Agus Hutriatul Tatul, tanpa data yang bersih; maka Pemilu akan ada nilai kurangnya.
“Sekarang tahapan sudah masuk pada tahap verifikasi faktual calon anggota DPD. Setelah itu diadakan acara launching Pemilu damai berintegritas. Juga, termasuk launching aplikasi pengawasan Pemilu Jarimu Awasi Pemilu,” ungkap Agus Hutriatul Tatul.
Dalam acara itu juga dilakukan Launching Posko Kawal Hak Pemilih, dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Pemilu Damai, yang dipimpin oleh Komisioner Bawaslu Sijunjung dan sekaligus selaku Kordiv Hubungan Antar Lembaga Riki Minarsah serta diiikuti oleh peserta yang hadir.
Deklarasi Pemilu Damai tersebut berisikan: 1). Mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dan 2). Berkomitmen mendukung Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritad, tanpa hoax, ujaran kebencian, politisasi sara dan politik uang.
Pada kesempatan yang sama, Samaratul Fuad sebagai Narasumber dan juga Ketua KIPP Sumbar mengatakan, bahwa begitu pentingnya menentukan pilihan pada seseorang yang betul-betul bertarung untuk kepentingan rakyat dengan lebih mengenal track record para peserta Pemilu serta Pengawasan Form C1 yang sering tidak terakomodir dengan jelas.
Selain itu, diskusi dilanjutkan oleh Muhammad Fauzan Azim, yang mengangkat tema ‘Urgensi Kerangka Hukum Pemilu Dalam Merawat Daulat Rakyat’, dengan keterkaitan fenomena fenomena yang terjadi disetiap Pemilu ataupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), dengan contoh menjual pengaruh atau industri bisnis suara, yang notabene akrab dengan money politic. Sehingga, terjadilah diskusi hangat yang konklusinya adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai atau hukum yang kuat. (Zalmendra Faisal)