JIKA, Pileg (Pemilihan Legislatif) 2024 tidak diundur, maka siapakah Anggota DPR RI dari Sumatera Barat (Sumbar) yang menurut anda akan terpilih kembali?
Vote Pilihan Anda:
- Dr. Hermanto, SE, MM (PKS) 75%, 149 votes149 votes 75%149 votes - 75% of all votes
- Andre Rosiade (Partai Gerindra) 10%, 20 votes20 votes 10%20 votes - 10% of all votes
- Athari Gauti Ardi (PAN) 6%, 12 votes12 votes 6%12 votes - 6% of all votes
- dr. Suir Syam, M.Kes, MMR (Partai Gerindra) 4%, 7 votes7 votes 4%7 votes - 4% of all votes
- H. MHD Asli Chaidir, SH (PAN) 2%, 4 votes4 votes 2%4 votes - 2% of all votes
- H. Darizal Basir, S.Sos, M.BA (Partai Demokrat) 2%, 4 votes4 votes 2%4 votes - 2% of all votes
- Hj. Lisda Hendrajoni, SE, MMTr (Partai NasDem) 2%, 3 votes3 votes 2%3 votes - 2% of all votes
- Drs. H. Darul Siska (Partai Golkar) 1%, 1 vote1 vote 1%1 vote - 1% of all votes
- Hj. Nevi Zuairina (PKS) 68%, 118 votes118 votes 68%118 votes - 68% of all votes
- Rezka Oktoberia (Partai Demokrat) 13%, 22 votes22 votes 13%22 votes - 13% of all votes
- Drs. H. Guspardi Gaus, M. Si (PAN) 7%, 12 votes12 votes 7%12 votes - 7% of all votes
- H. John Kennedy Aziz, SH, MH (Partai Golkar) 5%, 9 votes9 votes 5%9 votes - 5% of all votes
- Ade Rezki Pratama, SE, MM (Partai Gerindra) 4%, 7 votes7 votes 4%7 votes - 4% of all votes
- Muhammad Iqbal, SE, M.Com (PPP) 3%, 5 votes5 votes 3%5 votes - 3% of all votes
NOTED:
Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar 1, meliputi: Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mentawai.
Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar 2, meliputi: Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota.
LIMIT:
Polling ini akan berakhir pada 12 April 2023 mendatang, sejak dibukanya Polling ini pada 12 Maret 2023. Hasilnya akan di release secara resmi dan terbuka oleh Persada Post, yang dimotori oleh lembaga riset POLEGINS (Political and Legal Institute)
