20 Oktober 2021

Diduga Bagikan Uang Secara Masif Jelang Pilkada, Andre Rosiade Dilaporkan ke Bawaslu Sumbar: Berikut Fakta – Faktanya…

Yusak David,SH,MH.


PADANG – Yusak David,SH,MH selaku Kuasa Hukum MUALIM (Mulyadi – Ali Mukhni) membenarkan, bahwa pihaknya telah melaporkan Andre Rosiade, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar), baru – baru ini.

Kepada Persada Post, Ia membeberkan beberapa fakta Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan dilakukan secara masif oleh Andre Rosiade jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumbar, yang diduga kuat demi meraup dukungan warga Sumbar agar mengarahkan pilihannya kepada Nasrul Abit (NA) – Indra catri, yang diusung oleh Partai Gerindra.

“Diduga kuat, pembagian bantuan dalam bentuk uang yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di lebih dari 10 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, dilakukan oleh Andre Rosiade, Anggota DPR RI dan juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, pengusung NA – IC di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020,” ujar Yusak David,SH,MH, dalam releasenya kepada Persada Post, Senin (07/12/2020).

Yusak David menjelaskan, kurang lebih 10 Kabupaten/ Kota yang dikucurkan bantuan oleh Andre Rosiade tersebut, yakni: Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kota Bukitinggi, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar.

Menurut David, sapaan akrab Yusak David, aturan yang diduga dilanggar oleh Andre Rosiade tersebut adalah Pasal 187 A ayat 1 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, yang menjelaskan; “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu…”.

 Kemudian, juga Pasal 26 Ayat 2 Perbawaslu RI No.13 Tahun 2017 Jo Perbawaslu No.9 Tahun 2020. Diperparah lagi, Andre Rosiade juga mengangkangi Fatwa MUI Tanggal 19 Mei 2018, karena membagikan uang ke rumah ibadah.

“Dia (Andre Rosiade), berkeliling secara TSM melakukan perbuatan mengunjungi mesjid-mesjid dan tempat tertentu dan mengumpulkan massa, dengan dalilh sebagai Anggota DPR RI. Kemudian, Iapun telah membagikan uang bekisar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hingga 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kepada mesjid dan kelompok masyarakat, sembari mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut. 02 NA-IC. Apa yang dilakukan olehnya beserta tim sukses itu, memenuhi unsur pelanggaran di Pasal 73 Jo pasal 135 A UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada,” beber David.

Lebih lanjut David menjelaskan, bahwa perbuatan Andre Rosiade itu telah disampaikan bukti materil secara resmi, dengan alat bukti sesuai Pasal 17 Perbawaslu RI No.13 Tahun 2017kepada Bawaslu Sumbar, yang meliputi; 1). foto-foto saat membagikan sembako, beras, baju, Jilbab, masker dan selendang, 2). saksi-saksi (Rozi dan Bagas, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pesisir Selatan), 3). berita media massa dan 4). media sosial (medsos).

“Keyakinan kami tentu berdasarkan  alat bukti serta fakta – fakta pendukung lainnya, apa yang dilanggar oleh Andre Rosiade, yakni: Perbuatan itu dilakukan setelah penetapan pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) seluruh Indonesia, Tanggal 23 September 2020. Pelakunya (Andre Rosiade) adalah Tim Pemenangan, Relawan dan Ketua Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2,” ungkap David.

“Selain itu, sembako dan barang-barang yang dibagikan terlapor (Andre Rosiade) telah ditempel gambar dan stiker pasangan calon Sumbar nomor urut 2. Dilakukan secara TSM dalam rentang waktu yang lama,” imbuhnya.

David menuturkan, bahwa semua itu diberikan kepada masyarakat pemilih yang mempunyai hak suara dan tempat ibadah.

“Yang lebih parahnya lagi, apa yang diberikan kepada masyarakat dan membawa kepentingan politik secara TSM itu menggunakan dana bansos, CSR dan Dana Paslon dengan sembari mengajak masyarakat memilih Paslon Pilgub Sumbar Nomor Urut 2,” tegasnya.

Sementara itu, sudah lebih 2 hari hingga berita ini ditayangkan, Andre Rosiade tidak menjawab komfirmasi Persada Post, terkait laporan terhadap dirinya itu ke Bawaslu Sumbar. (Tim Bravo RPG)