15 Januari 2022

ASN Dilarang Mudik, Nekat Bisa Turun Jabatan atau Dipecat

PNS yang nekat mudik akan diberikan sanksi. (ilustrasi)

JAKARTA, PP- Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran yang berisi larangan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mudik dan cuti pada periode 6-17 Mei 2021.

 

Bagi ASN yang masih nekat melakukan mudik, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian Pendayagunaan Aparatur Nagara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Rini Widyantini mengungkap, akan ada tiga jenis hukuman disiplin yang bisa diberlakukan kepada PNS dan PPPK.

 

Mengenai hukuman disiplin mengacu pada PP 53/2010. Jadi ada tiga macam disiplin yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat,” ujarnya dalam konferensi pers, baru-baru ini.

 

Diatur dalam PP 53/2020, hukuman disiplin ringan diberikan apabila pelanggarannya berdampak negatif pada unit kerja. Dimana sanksi disiplin ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

 

Sanksi disiplin sedang diberikan jika dampak dari pelanggarannya negatif pada instansi yang bersangkutan. Sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

 

Sementara hukuman disiplin berat berlaku terhadap pelanggaran yaang berdampak negatif pada pemerintahan dan negara. Sanksi bagi disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan pembebasan dari jabatan. Terakhir, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

 

“Bisa saja sampai penundaan kenaikan gaji. Paling berat diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi ini kan konteksnya dilihat dulu ya,” ujar  Rini.

 

Rini menegaskan bahwa penjatuhan disiplin bagi ANS tidak semuanya dipukul rata, dimana ada tata cara dalam penjatuhan hukum bagi PNS dan PPPK.

 

“Jadi ada aturannya lah.  Tidak serta merta hanya karena pulang kampung, langsung disiplin berat. Tidak seperti itu. Itu ada aturannya. Apakah memang itu berpengaruh kepada instansi. Ada itu di PP 53. Sudah ada pengaturannya,” tambahnya. (Fina H.S)

 

Editor: Vira F