6 Desember 2021

Kasus Lingkungan Hidup, Kajari Pessel Akan Kembali Eksekusi Terpidana Rusma Yul Anwar

Rusma Yul Anwar (Als RA), saat ini Bupati Pesisir Selatan. (Foto: WhatsApp RA)

PADANG, PP – Ketika Rusma Yul Anwar menjabat Wakil Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat, dirinya diketahui dan terbukti secara sah telah merusak lingkungan hidup pada tanah yang luasnya sekitar 3 hektare. Objek tanah yang dirusak tersebut, Ia beli pada bulan Mei 2013 di Nagari Mandeh, Kecamatan Koto Xi Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

 

Rusma Yul Anwar dituduhkan melanggar pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Kepada media, sebagaimana yang dilansir Tempo.co, Rusma Yul Anwar berdalih bahwa ia hanya melakukan penataan lahan, tetapi tidak mengantongi izin dari pihak DLH Pesisir Selatan.

 

Lebih lanjut disampaikan oleh media itu juga, bahwa Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar juga meratakan bukit untuk membuat jalan dan pembangunan tempat penginapan berbentuk cottage.

 

Teguran sudah pernah dilayangkan oleh DLH Pesisir Selatan kepada Rusma Yul Anwar, tetapi tidak diindahkan. Akhirnya, DLH Pesisir Selatan menyatakan bahwa terjadi kerusakan lingkungan hidup.

 

Akhirnya, Keputusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/Pn.Pdg telah menjatuhkan vonis terhadap Rusma Yul Anwar dengan hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan.

 

Namun, Rusma Yul Anwar mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan kasasi ke MA, tetapi kedua upaya hukum tersebut kandas ditengah jalan, alias ditolak. Itu artinya, RA (sapaan akrab Rusma Yul Anwar) wajib menjalankan vonis hukuman pengadilan yang dijatuhkan kepada dirinya.

 

Menyikapi hal itu, Persada Post mempertanyakan sikap NGO (Non Govermental Organization) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar, yang saat ini dipimpin oleh Uslaini, selaku Direktur Eksekutif Daerah (Direkda) WALHI Sumbar, namun belum mendapatkan tanggapan sama sekali.

 

Hal tersebut sehubungan, bahwa WALHI sebagai NGO/ LSM adalah lembaga yang sangat konsentrasi dengan kampanye lingkungan, termasuk advokasinya. Tetapi, mengapa ketika kasus RA, yang saat ini menjabat Bupati Pesisir Selatan, tidak menjadi sorotan serius WALHI Sumbar, terkait vonis pelanggaran dan/ atau perbuatan yang sudah inkrah dan terbukti melakukan kejahatan lingkungan tersebut.

 

Sementara itu, dari sisi Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sendiri, sudah melakukan upaya eksekusi kepada RA, sekira hari Kamis (8/7/2021) lalu. Namun, upaya eksekusi tersebut juga kandas, sebab massa yang menghadang eksekusi, meminta RA dutangguhkan penahanannya, hingga upaya PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung, final.

 

Sekaitan hal itu, Persada Post juga melakukan konfirmasi kepada Dona Rumiris Sitorus, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pesisir Selatan, pada pukul 10.52 WIB, Minggu (12/09/2021), beberapa jam setelah melakukan konfirmasi kepada Uslaini.

 

“Tanggal 8 Juli sudah di eksekusi. Tapi terpidana tidak mau di eksekusi, kami sedang upaya kembali untuk eksekusi, mohon do’anya,” tegas Kajari Pessel, melalui chat WhatsAppnya kepada Redaksi Persada Post, baru – baru ini. (RAU/ Tim Bravo)