21 Oktober 2021

Mana Mungkin Dodi Hendra ‘Dihabisi’ Karier Politiknya di Solok, Epyardi Asda Saja Tidak Kenal?

Dari kiri: Dodi Hendra dan Epyradi Asda. (Sumber Foto: Int)

ARO SUKA, PP – Kesan perseteruan antara Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda dan Ketua DPRD-nya Dodi Hendra, akhir – akhir ini, menjadi rumor yang bergentayangan di tengah masyarakat, makin meruncing dan makin memanas.

 

Namun, ketika Persada Post melakukan investigasi dan monitoring selama sebulan lebih di Kabupaten Solok, belum lama ini, ternyata banyak pengakuan yang bertolak yang belakang dari kedua belah pihak.

 

Seperti misalnya Dodi Hendra, Ia saja mengaku heran, mengapa dirinya seolah – olah menjadi target ‘pembasmian’ politik di Kabupaten Solok, padahal dirinya sebagai Ketua DPRD (Legislatif) tentu wajib bersinergi dengan Bupati Solok (eksekutif), begitu seharusnya.

 

“Saya seakan dihabisi. Padahal salah saya apa. Semua akses saya dilumpuhkan, termasuk fasilitas utama saya selaku Ketua DPRD, terkait anggaran, wewenang dan lain sebagainya,” kata Dodi Hendra, separoh curhat, kepada Persada Post, beberapa waktu yang lalu.

 

Panasnya situasi dan kondisi, terlihat adanya upaya hukum diantara keduanya. Dodi Hendra, malah dengan terang melaporkan Epyardi Asda ke Polda Sumatera Barat, akibat dirinya dipermalukan di media sosial (WhatsApp Group) dengan tuduhan yang diakuinya sangat tidak etis.

 

Sementara itu, anehnya, ketika Persada Post melakukan kontak telp seluler dengan Epyardi Asda, dirinya mengaku malah merasa tidak memiliki masalah apapun dengan Dodi Hendra.

 

“Saya saja tidak kenal dengan dia (Dodi Hendra.red), mana mungkin kami ada masalah. Saya jadi bupati itu, ikhlas dan ingin mengabdi. Kalau soal uang dan jabatan, saya sudah pernah jadi Anggota DPR RI dan kekayaan saya cukup banyak,” kata Epyardi, kepada Pemimpin Redaksi Persada Post.

 

Tetapi, lagi –lagi situasi dan kondisi itu makin liar dan tidak terkendali. Disalah satu sidang paripurna, Senin (30/08/2021) lalu, Dodi Hendra dimakzulkan (diberhentikan) sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Sebuah upaya, yang tidak konstitusional dan diduga tidak prosedural.

 

Paripurna itu dihadiri kurang lebih 25 Anggota DPRD Kabupaten Solok dan dengan yakin, para anggota dewan yang hadir tersebut mengangkat Plt. Ketua DPRD Solok, Lucki Effendi dari Partai Demokrat.

 

Menurut mereka, keputusan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 pasal 36 ayat 4. Dimana Ketua DPRD berhenti dari jabatannya maka pimpinan  akan menunjuk salah satu wakilnya untuk melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan waktu ditetapkannya ketua definitif.

 

Penafsiran ‘berhenti’ dari jabatan, tentunya memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, soal pimpinan DPRD, itu juga tidak terlepas dari rekomendasi partai pemenang di daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Partai Gerindra pemenang di Kabupaten Solok.

 

Dampak kesan perseteruan tersebut, hingga saat ini masih menjejal, seakan setiap saat bisa saja muncul letupan – letupan politis yang bersensasi kepentingan pragmatis di daerah yang terkenal sebagai ‘Solok Nan Indah, Aman dan Damai’ itu. (Bravo Team/ RAU)