19 Oktober 2021

Rumor RA Menyerahkan Diri di Bulan September, Ternyata Inilah Faktanya

Gusman,SH, Rang Tuo Panduko Rajo, Kuasa Hukum Rusma Yul Anwar. (Foto: Ist)

PESSEL, PP – Beredarnya rumor dan/ atau kabar ditengah masyarakat, bahwa Rusma Yul Anwar, yang akrab disapa RA dan saat ini menjabat Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat aktif, yang akan menyerahkan diri sukarela ke Kejaksaan Negeri Pessel, akhirnya dibantah oleh Gusman,SH, Rang Tuo Panduko Rajo, selaku Penasehat Hukum (PH) dan/ atau Kuasa Hukum RA.

 

“Pada prinsipnya, klien kami (maksudnya RA), taat dengan aturan dan hukum yang berlaku. Jadi, tidak pernah menolak eksekusi, atas putusan dari kasus yang menimpa dirinya itu. Juga tidak pernah secara langsung menyampaikan janji, bahwa akan sukarela menyerahkan diri ke Kejari Pessel pada September 2021,” ujar Gusman, kepada Persada Post, melalui telepon selulernya, tadi siang (21/09/2021).

 

“Klien kami legowo dengan hasil putusan pengadilan, namun sebagai Warga Indonesia yang memiliki hak yang sama di mata hukum, tentu berhak pula melakukan upaya hukum untuk membela diri, saat ini seperti mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA),” imnbuhnya.

 

“Jadi, mungkin saja soal pernyataan penyerahan diri klien kami itu, adalah juga bentuk partisipasi masyarakat, yang ingin menjamin bupati kesayangannya, agar tidak di eksekusi pada tanggal 8 Juli 2021 lalu. Sebab, menurut informasi yang saya terima, masih sangat banyak masyarakat Pessel, yang merasa kasus klien kami harus mendapatkan keadilan dan kebenaran yang hakiki, satu – satunya upaya hukum yang saat ini tersisa adalah PK di MA,” pungkasnya.

 

Lebih lanjut Gusman menjelaskan, bahwa terkait eksekusi kliennya itu, saat ini tentu merupakan wewenang penuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pessel.

 

“Biarlah penegak hukum menjalankan tugasnya. Jangan di intervensi. Hukum itu tidak tegak berdiri sendiri, tetapi banyak aspek yang saling terhubung, diantara; sosial masyarakat, budaya dan lain sebagainya,” tambah Gusman lagi.

 

Apa yang disampaikan Gusman, senada dengan pendapat hukum yang dikemukakan oleh Prof. DR.H. Bagir Manan,SH,MCL, bahwa hakim (termasuk penegak hukum lainnya) dituntut tidak boleh legalistic. Artinya, tidak boleh sekadar sebagai mulut undang – undang, tidak boleh hanya legal Justice, tetapi harus social justice.

 

“Hakim dituntut menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan rasa keadilan masyarakat,” ungkap Bagir Manan, pada 18 April 2016 lalu.

 

Sementara itu, berdasarkan konfirmasi Bravo Team Persada Post, Dona Rumiris Sitorus selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pessel, sempat mengungkapkan bahwa dirinya meminta RA memenuhi janjinya untuk menyerahkan diri di bulan September 2021.

 

Konfirmasi itu dibenarkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar kepada Persada Post. Namun, pihak Kejati Sumbar selain menyerahkan sepenuhnya wewenang kepada Kajari Pessel, tetapi tetap menyarankan pertimbangan situasi dan kondisi dilapangan, dalam hal ini sosial masyarakat Pessel.

 

Untuk diketahui, eksekusi yang dihadapi RA tersebut adalah terkait Keputusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/Pn.Pdg telah menjatuhkan vonis terhadap Rusma Yul Anwar dengan hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan, yang sempat ditunda pada tanggal 8 Juli 2021 lalu. (Bravo Team)