19 Oktober 2021

Fakta! Soal RA, September dan Eksekusi: ini Sikap Kejati Sumbar dan PH RA

Fifin.S,SH,MH, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumbar. (Foto: Litbang RPG)

PADANG, PP – Makin hari, rumor yang beredar ditengah masyarakat, bahwa Rusma Yul Anwar (akrab disapa RA), disebut – sebut mengeluarkan pernyataan dan janji; akan sukarela menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan (Pessel) pada Bulan September 2021 ini, ternyata makin di viralkan. Hal itu sekaitan eksekusi dari vonis hukuman terhadap dirinya.

 

Untuk diketahui sekali lagi, eksekusi yang dihadapi RA tersebut adalah terkait Keputusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/Pn.Pdg telah menjatuhkan vonis terhadap Rusma Yul Anwar dengan hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan, yang sempat ditunda pada tanggal 8 Juli 2021 lalu.

 

Sebagaimana pantauan Persada Post di lapangan dan media sosial, adanya pihak tertentu yang menuntut serta mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pessel, melaksanakan eksekusi tersebut dengan segera.

 

Namun, di pihak lain, khususnya masyarakat Pessel pencinta RA (saat ini adalah Bupati Kabupaten Pessel), malah berharap eksekusi tersebut ditunda dan memberikan kesempatan kepada RA mengupayakan keadilan dan kebenaran di Mahkamah Agung (MA), dengan upaya PK (Peninjauan Kembali).

 

Kejati Sumbar: Pertimbangkan Segala Sesuatunya!

Ketika hal itu dikonfirmasi oleh Persada Post kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar), Fifin.S,SH,MH selaku Kasi Penerangan Hukum (Penkum), mengutarakan berbagai pertimbangannya terkait eksekusi RA.

 

“Eksekusi tetap akan dilaksanakan dan tetap akan dilakukan oleh tim eksekutornya (JPU dan Kajari Pessel). Eksekusi itu dilakukan dengan mempertimbangkan segala sesuatunya. Agar waktu pelaksanaan eksekusi dan setelah eksekusi, Keamanan dan Ketertibangan Masyarakat (Kamtibmas) Painan/ Pesisir Selatan khususnya, tetap dalam keadaan kondusif,” ungkap Fifin, beberapa waktu yang lalu kepada Persada Post.

 

Itu artinya, apa yang diungkapkan oleh Fifin, sesuai dengan makna penegakan hukum di Indonesia, yakni; “Penegakan hukum dilaksanakan dan/ atau dilakukan, tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

 

Dikuatkan pula, sebagaimana pendapat hukum yang dikemukakan oleh Prof. DR.H. Bagir Manan,SH,MCL, bahwa hakim (termasuk penegak hukum lainnya) dituntut tidak boleh legalistic. Artinya, tidak boleh sekadar sebagai mulut undang – undang, tidak boleh hanya legal Justice, tetapi harus social justice.

 

“Hakim dituntut menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan rasa keadilan masyarakat,” ungkap Bagir Manan, pada 18 April 2016 lalu.

 

Hal demikian dinyatakan oleh Kejati Sumbar, mengingat dan menimbang kondisi masyarakat di Kabupaten Pessel saat ini. Terlebih lagi, banyaknya pendukung RA, yang terlihat dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2019 lalu, lebih dari 50%.

 

Massa Pencinta RA, Penghalang Eksekusi 8 Juli?

Hasil investigasi Persada Post dilapangan, baru – baru ini di Pessel, bahwa ternyata ramainya kondisi eksekusi pada tanggal 8 Juli 2021 lalu, yang juga pada akhirnya batal/ gagalnya eksekusi RA, bukan karena RA tidak mau di eksekusi, tetapi massa yang hadir serempak meminta eksekusi tidak dilakukan.

 

Alasannya, RA dianggap dizolimi secara politik, sehingga berujung desakan hukum terhadap bupati yang mereka cintai itu. Parahnya lagi, kasus hukum yang menerpa RA dianggap tidak berkeadilan, karena RA mereka anggap tidak bersalah dan itu hanyalah upaya pelepasan sakit hati alias di dorong dan digiring oleh barisan sakit hati.

 

Oleh sebab itu, massa pencinta RA, menginginkan terwujudnya kebenaran dan keadilan, serta memberikan kesempatan kepada RA membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, satu diantara upaya yang tersisa adalah PK di MA.

Gusman,SH, Rang Tuo Panduko Rajo, Penasehat Hukum (PH) dan/ atau Kuasa Hukum RA. (Foto: Ist)

PH RA: Klien Kami Taat Hukum dan PK Tidak Menghalangi Eksekusi!

Gusman,SH, Rang Tuo Panduko Rajo, selaku Penasehat Hukum (PH) dan/ atau Kuasa Hukum RA menegaskan, bahwa kliennya (RA.red) sangat taat dengan hukum dan tidak pernah sedikit pun dan sepatah kata pun menolak eksekusi.

 

“Klien kami itu dasarnya adalah pendidik (guru), sebelum ia jadi bupati. Ia mengerti dan sangat taat dengan hukum dan perlu saya tegaskan, bahwa upaya PK tidak menghentikan eksekusi. Setahu saya, masyarakatlah yang sangat mencintai klien kami, sehingga mereka pada waktu itu meminta eksekusi ditunda, jadi bukan klien kami,” tegas Gusman, belum lama ini, Rabu (22/09/2021).

 

“Pak RA itu seorang panutan, ketika saya tanya dari hati ke hati, ia selalu mengungkapkan; bahwa dirinya ikhlas dalam menghadapi semua terpaan dan uji serta cobaan ini. Jadi, beliau tetap kooperatif, maka rumor yang menyatakan ia akan menyerahkan diri di Bulan September 2021 itu, tidak benar,” pungkasnya lagi. (Team Bravo)