19 Oktober 2021

Digugat dan Uji Materi UU Pers: Presiden, DPR dan Dewan Pers Dipastikan Beri Keterangan di MK

Hance Mandagi (tiga dari kiri) saat menghadiri sidang MK , baru - baru ini secara daring. (Foto: LSP Pers Indonesia)

JAKARTA, PP – Perjuangan Hence Mandagi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pers Republik Indonesia, Ketua Dewan Pers Indonesia (DPI) dan juga Ketua LSP Pers Indonesia (satu – satunya lembaga resmi uji dan sertifikasi wartawan di Indonesia) beserta rekan – rekan, makin menunjukkan titik terangnya di Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Kali ini, setelah beberapa kali sidang dan uji materi awal, Presiden RI, DPR RI dan Dewan Pers, dipastikan akan memberikan keterangan resmi terkait permohonan uji materi Hance dan rekan – rekannya di MK.

 

“Saya berharap dari keterangan 3 pihak yang dihadirkan dalam sidang nanti akan menambah keyakinan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan kami,” kata Hance, melalui press release resminya kepada Persada Post, Senin (27/09/2021) kemarin.

 

“Keterangan pihak Presiden dan DPR, serta Dewan Pers selaku pihak terkait sangat penting untuk bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara UU Pers ini,” imbuhnya.

 

Menurut Hance, ketiga pihak yang disebutkan itu, dipastikan bakal hadir memberikan keterangan pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021 pada 11/10/2021.

 

Kepastian itu disampaikan Panitera MK melalui surat panggilan sidang yang ditujukan kepada kuasa hukum pemohon tertanggal 27/9/2021.

Surat panggilan MK kepada Kuasa Hukum Pemohon. (Foto: SPRI)

Sidang lanjutan uji materi Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan berlangsung pada 11/10/2021 pukul 11 siang di ruang Sidang Pleno lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta dan alan disiarkan secara langsung melalui chanel youtube resmi milik Mahkamah Konstitusi.

 

Kuasa hukum pihak pemohon (Hance dan rekan – rekan), Vincent Suriadinata membenarkan, bahwa surat panggilan yang dilayangkan MK melalui surat nomor 344.38/PUU/PAN.MK/PS/09/2021 yang ditandatangani Panitera Muhidin.

 

“Kami sangat mengapresiasi keputusan majelis hakim yang akan mendengarkan keterangan dari Presiden, DPR, dan Dewan Pers pada sidang nanti. Ini makin memperjelas uji materi  UU Pers yang diajukan pemohon,” ujar Vincent. (Rel/RPG Networks)