19 Oktober 2021

Ini yang akan Terjadi, Jika Bupati dan Ketua DPRD Solok Tidak Berdamai?

Rico Adi Utama Dato' Panglima (Pemimpin Redaksi Persada Post).

TAJUK RENCANA REDAKSI


BERDASARKAN pengamatan Redaksi Persada Post beberapa bulan belakangan ini, penyebab perseteruan antara Dodi Hendra (Ketua DPRD Solok) dengan Epyardi Asda (Bupati Solok) hanyalah didasari kepentingan politik, ego sektoral dan mis komunikasi.

 

Perseteruan ini tidak mesti terjadi. Epyardi Asda seharusnya fokus mengurus pemerintahan dan Dodi Hendra fokus mengurus legislatif, serta kedua bersinergi membangun Kabupaten Solok.

 

Jika perseteruan tidak disudahi, maka yang akan mendapatkan dampak utamanya adalah masyarakat Kabupaten Solok itu sendiri. Karena, pembangunan akan tersendat dan konstelasi politik antar elit politik di daerah itu akan pula makin memanas dan meruncing.

 

Langkah yang harus dilakukan, yakni buang ego sektoral masing – masing, lepaskan kepentingan politik pribadi dan kelompok. Fahami, bahwa masyarakat menunggu kabar baik dan tidak melulu disuguhkan dengan acrobat politik yang tidak penting itu.

 

Redaksi Persada Post juga sering berkomunikasi dengan keduanya. Tetapi, kondisi sementara, keduanya masih merasa benar dan diduga berniat saling mencari kelemahan serta saling menghantam.

 

Sungguh bodoh rasanya, jika Epyardi Asda terjebak dengan pusaran politik di daerahnya sendiri, dimana ia bukan politisi baru di Solok dan apalagi tingkat nasional, terbukti 3 kali menjadi anggota DPR RI.

 

Begitu juga Dodi Hendra, bahwa sebagai Partai Pemenang (Partai Gerindra) di Kabupaten Solok, membiarkan terus – menerus di obok – obok dan malah jabatannya sendiri telah dilengserkan di Paripurna DPRD Solok dengan 25 Anggota DPRD (lebih dari setengah Anggota DPRD Solok).

 

Walaupun demikian, secara hukum dan administrasi yang berlaku, Dodi Hendra masih sah sebagai Ketua DPRD (Berdasarkan surat Sekda Provinsi Sumatera Barat). Tetapi, ia tetap akan dipermasalahkan dalam prosesi sidang DPRD Solok, akhir – akhir ini.

 

Seyogiyanya, jika keduanya cerdas dalam berpolitik, tentu akses komunikasi tidak sulit untuk diwujudkan. Jangan sampai membuat masyarakat Kabupaten Solok jenuh dan akhirnya bereaksi menuntut tanggungjawab keduanya sebagai pucuk pimpinan daerah. (***)

 

***Ditulis oleh: RICO ADI UTAMA DATO’ PANGLIMA (Pemimpin Redaksi Persada Post)