5 Desember 2021

BEM KM UNNES : Cegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi

Wahyu Suryono Pratama (Presiden BEM UNNES), saat menyerahkan kertas kebijakan terkait Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi kepada Komnas Perempuan.

SEMARANG, PP – Atas dasar kesadaran BEM KM UNNES (Universitas Negeri Semarang) akan permasalahan kampus yang seharusnya menjadi labolatorium dan percontohan dalam penegakkan dan pemenuhan hak asasi, justru saat ini menjadi tempat yang tidak aman dengan semakin menjamurnya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

 

“Kami mengadakan audiensi bersama Komnas Perempuan. Dilanjutkan dengan penyerahan kertas kebijakan terkait Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi,” kata Wahyu Suryono Pratama, selaku Presiden BEM KM UNNES, kepada Persada Post, Jum’at (15/10/2021).

 

“Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh salah satu bukti konkret, bahwa kampus menjadi tempat yang tidak ramah bagi penyintas kekerasan seksual dan ini adalah data hasil survei yang dihimpun oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UNNES 2021,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, bahwa dari 133 responden, 59 diantaranya mengaku pernah mengalami kekerasan seksual dengan rincian; 93,38% korban perempuan dan 6,02% korban laki-laki dan paling banyak berstatus mahasiswa dengan 92,48% disusul oleh karyawan sebanyak 4,51%, dosen 0,75% dan alumni 2,26%.

 

Sementara itu, pada survei tersebut juga, termuat hasil yang menyatakan bahwa sebanyak 72,9% korban tidak melakukan pelaporan terhadap kasus yang dialaminya dan sisanya sudah melapor ke pihak atau lembaga yang berwenang.

 

Lebih jauh lagi, kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus seperti fenomena gunung es dengan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi masih belum dapat dipastikan karena tidak banyak penyintas yang berani melapor.

 

“Permasalahan psikologis penyintas seperti kecemasan yang ditimbulkan oleh kasus kekerasan seksual mempengaruhi dalam mengambil keputusan untuk melaporkan kasusnya atau tidak. Penyintas juga perlu mempertimbangkan biaya (cost) yang akan menyebabkan

 

penundaan dalam pelaporan kasus kekerasan seksual ditambah belum semua pendidikan tinggi memiliki peraturan khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus,” tegasnya.

 

“Pun dengan kebijakan rektor yang mengatur kekerasan seksual yang sudah ada di beberapa kampus dirasa belum maksimal karena masih diikuti dengan struktur birokrasi yang tidak independent dan justru syarat akan kepentingan,” katanya lagi.

 

Wahyu menuturkan, atas dasar itulah BEM KM UNNES berupaya untuk mendorong agar diterbitkannya Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi.

 

BEM KM UNNES juga mendorong Komnas Perempuan untuk turut pro-aktif dalam mendesak Mendikbud-Ristek, agar segera menerbitkan peraturan menteri yang dapat menjawab permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

 

“Hal ini karena salah satu kewenangan daripada Komnas Perempuan adalah memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan,” ujarnya.

 

Adapun hasil dari audiensi tersebut adalah Komnas Perempuan menyambut baik upaya dari BEM KM UNNES. Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah menjelaskan, bahwa Komnas Perempuan telah lama turut terlibat dalam pembuatan draft Rancangan Peraturan Menteri a quo.

 

“Komnas Perempuan sepakat bahwa meski di beberapa kampus sudah terdapat peraturan tentang kekerasan seksual namun struktur penanganan yang dibangun masih terlalu birokratis dan minim melibatkan mahasiswa. Hal ini lah yang kemudian perlu di jawab oleh Peraturan Menteri a quo yang harus mampu menciptakan satgas penanganan kekerasan seksual yang independen serta lebih banyak melibatkan mahasiswa,” kata Alimatul Qibtiyah.

 

Selain itu, Komnas Perempuan juga mengapresiasi semangat dan langkah konkret BEM KM UNNES dalam mengawal isu kekerasan seksual dengan disusunnya kertas kebijakan yang diharapkan dapat mendorong disahkannya Peraturan Menteri a quo.

 

Intinya, Komnas Perempuan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan BEM KM UNNES maupun mahasiswa lainnya dalam mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. (Rel/W)