6 Desember 2021

Menyoal Kekerasan Seksual di PT: Usai Dapatkan Dukungan Komnas Perempuan, BEM KM UNNES Desak Kemendikbud-Ristek

Kiyya, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual BEM KM UNNES 2021 (kanan), menyerahkan surat kepada Dirjen Dikti Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D, IPM. ASEAN Eng.

JAKARTA, PP – BEM KM UNNES kembali mengadakan audiensi dengan Kemendikbud-Ristek Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penyerahan kertas kebijakan terrkait Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi.

 

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh kesadaran BEM KM UNNES akan permasalahan kampus yang seharusnya menjadi labolatorium dan percontohan dalam penegakkan dan pemenuhan hak asasi justru hari ini menjadi tempat yang tidak aman dengan semakin menjamurnya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi,” ujar Wahyu Suryono Pratama, selaku Presiden BEM KM UNNES, kepada Persada Post, Jum’at (15/10/2021).

 

Wahyu menjelaskan, kegiatan itu dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2021 bersama Dirjen Dikti Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D, IPM. ASEAN Eng.

 

“Ini adalah salah satu bukti konkret bahwa kampus menjadi tempat yang tidak ramah bagi penyintas kekerasan seksual adalah data hasil survei yang dihimpun oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UNNES 2021.  Dari 133 responden, 59 diantaranya mengaku pernah mengalami kekerasan seksual dengan rincian 93,38% korban perempuan dan 6,02% korban laki-laki dan paling banyak berstatus mahasiswa dengan 92,48% disusul oleh karyawan sebanyak 4,51%, dosen 0,75% dan alumni 2,26%. Di dalam survei tersebut juga termuat hasil yang menyatakan bahwa       sebanyak 72,9% korban tidak melakukan pelaporan terhadap kasus yang  dialaminya dan sisanya sudah melapor ke pihak atau lembaga yang berwenang,” kata Wahyu.

 

Lebih jauh lagi, Wahyu membeberkan, bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus seperti fenomena gunung es dengan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi masih belum dapat dipastikan karena tidak banyak penyintas yang berani melapor.

 

“Permasalahan psikologis penyintas seperti kecemasan yang ditimbulkan oleh kasus kekerasan seksual mempengaruhi dalam mengambil keputusan untuk melaporkan kasusnya atau tidak. Penyintas juga perlu mempertimbangkan biaya (cost) yang akan menyebabkan permen tersebut progresif,” ungkapnya.

 

Wahyu mengatakan, bahwa strukstur penanganannya independen/melibatkan mahasiswa penundaan dalam pelaporan kasus kekerasan seksual ditambah belum semua pendidikan tinggi memiliki peraturan khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus.

 

“Pun dengan kebijakan rektor yang mengatur kekerasan seksual yang sudah ada di beberapa kampus dirasa belum maksimal karena masih diikuti dengan struktur birokrasi yang tidak independen dan justru syarat akan kepentingan,” tegasnya.

 

“Atas dasar itulah BEM KM UNNES melakukan audiensi dengan Kemendikbud-Ristek. Adapun hasil dari audiensi adalah Kemendikbud-Ristek menyambut bangga upaya dan kehadiran BEM KM UNNES yang telah mengawal isu kekerasan seksual di kampus dengan menyerahkan kertas kebijakan tentang dorongan pengesahan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,” ujarnya.

 

Selanjutnya, Kemendikbud-Ristek juga menyatakan kesanggupan untuk segera mengesahkan peraturan tersebut sesuai. BEM KM UNNES juga berpastisipasi aktif untuk menjadi mitra kritis dan strategis dari perancangan dan implementasi dari Peraturan Mentri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi.

 

Ditambahkan, beberapa hal yang menjadi perhatian khusus BEM KM UNNES adalah bagaimana Peraturan Mentri a quo  progresif dengan struktur penanggulangan yang independen dan memegang teguh prinsip-prinsip kekhususan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual diantaranya prinsip kerahasiaan,non diskrimasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia serta partisipasi. (Rel/ W)