6 Desember 2021

Siapa Sebenarnya Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Padang yang Sah saat ini? Berikut Faktanya

Ir. Achmad Wahyudi,SH,MH, Kuasa Hukum Dr. Dasrizal,MP (Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Padang - Sumatera Barat).

PADANG, PP – Kisruh saling klaim Yayasan Pendidikan PGRI Padang, Provinsi Sumatera Barat, akhirnya mendapatkan jawaban. Fakta – fakta yang berhasil dikumpulkan oleh Persada Post, salah satunya bersumber dari Ir. Achmad Wahyudi,SH,MH, selaku Kuasa Hukum Dr.H.Dasrizal,MP.

 

“Kita pakai logika saja dulu ya, kalau Pak Dasrizal Desember 2020 dianggap selesai. Kita lihat, SK Kemenkumham dan SK Pegangkatan Pak Dasrizal kan beda. Kalau mengikuti SK Pegangkatan, maka Pak Dasrizal berakhir 20 Desember 2020. Baik, saya ikuti sekarang, dia diberhentikan sekitar tanggal 19 April 2019, maka kalau Pak Dasrizal dianggap habis masa jabatannya, karena itu kemudian dia tidak bisa menjabat lagi, berarti dia (Hardizon Bahar) sebagai Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Padang, mulai 2019 sampai 2020, kan begitu?,” beber Wahyudi.

 

Baca juga; Terungkap! Inilah Fakta Dibalik Peristiwa Pengembokan Pagar SMA PGRI 1 Padang

 

“Kalau begitu, siapa yang bertanggungjawab sejak tahun 2019, dimana Pak Dasrizal diberhentikan kemudian menggugat di pengadilan, sampai 2020 yang katanya masa jabatannya habis, sementara Hardison Bahar menjadi ketua yayasan bersama juga Doni Satria, sah ngak kepengurusannya Doni Satria dan Hardison Bahar sejak tahun 2019 – 2020, ndak sah?. kalau begitu siapa yang bertanggungjawab atas pendirian, pengangkatan, orang – orang, pengeluaran uang, sejak tahun 2019 sampai 2020, uang itu dikeluarkan oleh yayasan,” imbuhnya.

 

“Nah, dia melakukan operasional disitu, melakukan kegiatan itu. Selama satu tahun lebih itu, siapa yang bertanggungjawab, itu pertanyaannya. Kalau dianggap Pak Dasrizal habis masa jabatannya, berarti mereka mengakui keabsahan Pak Dasrizal sejak Tahun 2016 sampai 2020. Kenyataannya, Pak Dasrilzal itu diberhentikan sejak tahun 2019, diisi oleh Pak Hardison Bahar dan diisi juga oleh Doni Satria,” ujarnya.

 

“Kalau begitu pertanyaan kedua adalah, sah ngak pengisian jabatan, saat orangnya itu masih menjabat, ndak boleh? Nah itu, harus konsisten kalau bilang masa jabatannya berakhir. Berarti sah Pak Dasrizal. Kalau begitu kita tuntut  dari 2019 sampai 2020; keuangannya, pertanggungjawabannya, dan seterusnya,” tukuk Wahyudi.

 

“Sekarang versi kedua, Pak Dasrizal itu bukan masa jabatnnya habis, karena di undang – undang menyebutkan bahwa; jabatan, masa jabatan pengurus yayasan itu lima tahun. Tahun ketiga, Pak Dasrizal diberhentikan. Maka, menurut undang – undang, barang siapa memberhentikan Ketua Pengurus atau pengurus, dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan. Tahun ketiga Pak Dasrizal diberhentikan, digugat dan menang, berarti Pak Dasrizal baru menjalankan masa jabatan tiga tahun, dan dua tahunnya kan digugat di pengadilan, kan tinggal dua tahun hak – haknya. Kan belum lima tahun jabatannya. Sementara Pengadilan mengatakan, kembalikan pada posisi semula, untuk menyelesaikan dua tahun berikutnya, kan begitu logikanya,” cecar Wahyudi.

 

“Kalau Pak Dasrizal habis masa jabatannya 2020, apa fungsi pengadilan, apa tugas pengadilan. Lalu, kalau itu dianggap masa jabatannya berakhir, kita menuntut dua tahun masa jabatannya hilang. Sesuai keputusan pengadilan itu, Pak Dasrizal harus menjalankan sisa dua tahun lagi masa jabatannya, sejak putusan pengadilan itu,” pungkasnya.

 

Apa yang disampaikan oleh Wahyudi, dikuatkan berdasarkan petikan keputusan Pengadilan Negeri Padang, bahwa; menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk mengembalikan posisi dan kedudukan penggugat (Dasrizal) kepada keadaan semula sebelum terbitnya surat pemberhentian sementara No. 026/YYS-PGRI/PDG-SB/2019 tanggal 21 Juni 2019, maupun Surat Pemberhentian 07/DP-KPTS/VII-2019 tertanggal 27 Juni 2019. (Rico Adi Utama)

 

 

Nantikan berita selanjutnya: Siapa Dalang yang Memerintahkan Pengembokan SMA 1 PGRI Padang?