17 Januari 2022

(Eps 3) Mak Katik: Gagalkan Jual Beli Tanah Pusako Tinggi di Pasie Laweh, Berbahaya!

Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto, akrab disapa Mak Katik. (Foto: Wikipedia)

PADANG, PP – Menyikapi pemberitaan Persada Post terkait dugaan kuat jual beli harta pusaka tinggi di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, membuat Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto, agak meradang.

 

Baca: (Eps 1) Terkuak! Tanah Pusako Tinggi Dijual Tanpa Hak di Pasie Laweh Tanah Datar

 

Diketahui, Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto, yang akrab disapa Mak Katik adalah seorang budayawan, seniman, dan pengajar Indonesia. Ia dikenal sebagai pemerhati budaya dan adat Minangkabau. Ia pernah menjadi dosen tamu untuk University of Hawaii, Manoa, Amerika Serikat, dan Akademi Seni Warisan Budaya Kebangsaan Malaysia.

 

Mak Katik, juga sering memberikan ceramah adat dan budaya Minangkabau di beberapa pertemuan ikatan orang Minang di perantauan serta acara resmi pemerintah di Sumatera Barat.

 

“Jadi kan sudah jelas, tanah pusako tinggi itu dijual tak dimakan bali, gadai tak dimakan sando (kecuali tiga perkara; rumah gadang ketirisan, gadih gadang tak balaki/ bersuami dan mayat terbujur di atas rumah atau adanya keluarga dalam kaum adat yang meninggal dunia). Jadi tidak boleh dijual belikan, salah itu,” kata Mak Katik, belum lama ini di Kota Padang, kepada Persada Post.

 

Baca juga: (Eps 2) Menyoal Harta Pusaka Tinggi Pasie Laweh: Setelah Konfirmasi, Ketua KAN dan Pembeli Memilih Bungkam!

 

“Begitu banyaknya orang lain/ luar, saat ini yang masuk ke nagari tertentu dan ingin menjual tanah pusako. Itu yang terjadi di Sumpur dan Malalo akhir – akhir ini. Dan, hampir tiap nagari. Ini sudah pertanda buruk,” tukasnya.

 

“BPN (Badan Pertanahan Nasional) kok bisa mensertifikatkan tanah pusako tinggi, bagaimana mengukur tanahnya. Kok bisa pula KAN (Kerapatan Adat Nagari) saja yang menyetujui, apalagi penghulu. KAN itu kan perpanjangan tangan orde baru, kalau tidak masuk KAN disebut PKI, terpaksa Ninik Mamak masuk KAN. Sementara KAN hanya fasilitator. Yang berhak menandatangani itu mamak kaum dalam suku,” tegasnya.

 

“Gagalkan jual beli. Apalagi jual beli didalam Suku Chaniago sendiri. Harta Pusako tinggi tidak boleh di sertifikat kan, sebab itu yang kami usulkan ke BPN Pusat, kalau pun mau disertifikatkan buat atas nama kaum dan lampirkan Ranji 13. Buka itu Ranji 13, jangan Ranji 7. Kalau Ranji hingga 13 tingkat, ketemu itu, pasti ndak jadi jual beli itu,” tegasnya.

 

Dari wawancara itu, Mak Katik memperjelas, bahwa selain tabu, harta pusaka tinggi, khususnya tanah di Minangkabau adalah marwah dan harga diri kaum suku di Minangkabau. Peruntukan tanah pusaka tinggi, adalah demi memelihara garis keturunan dan kelompok kaum, agar tidak kehilangan alamat dan identitasnya.

 

Sehingga, apabila harta pusaka tinggi sudah berani diperjual belikan, itu sama saja menggerus dan secara berangsur – angsur menghilangkan sejarah kaum dan suku yang pernah ada di daerah/ nagari tersebut dan terhapuslah garis keturunan keluarga mereka tanpa sadar dan lambat launnya. (Tim Bravo/ Red 1)