11 Januari 2022

(Eps 5) Kaum Datuak Paduko Menggugat, Pengajuan Sertifikat Tanah Isnania Dihentikan BPN Tanah Datar

Kantor BPN Tanah Datar. (Foto: RPG Networks)

PADANG, PP – Ahmad Nafis, selaku wakil Kaum Datuak Paduko dari Suku Chaniago Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, tiba – tiba menggugat pengajuan sertifikat yang diajukan oleh Sandra Isnania, yang juga berasal dari nagari yang sama.

 

Gugatan tersebut, menurut Ahmad Nafis, kepada Persada Post, bahwa dirinya hanya ingin meluruskan permasalahan Tanah Pusako Tinggi di kampung halamannya itu (Pasie Laweh. Red).

 

“Kami dari pihak Datuak Paduko, sungguh merasa sangat miris, setelah mengetahui beberapa bidang tanah yang jelas merupakan Tanah Pusako Tinggi Suku Chaniago di Pasie Laweh, diperjual belikan. Itu tanah pusako tidak tanah sembarangan, bukan pula tanah pribadi. Mestinya dijaga dengan baik, ini malah disalah gunakan,” ungkap Ahmad Nafis, Jum’at (17/12/2021).

 

“Dengan terjaganya Tanah/Harta Pusako Tinggi Suku Chaniago di Pasie Laweh, ini adalah langkah melestarikan kekerabatan dan para turunan dari Datuak Simarajo dan Datuak Paduko di kampung halaman dan di rantau. Jadi, kalau semua pada akhirnya terjual, kemana orang rantau akan pulang nanti dan saudara kami Suku Chaniago makin kabur posisinya di kampung, karena tidak ada lagi peninggalan nenek moyang, ninik mamak kita terdahulu,” imbuhnya.

 

“Maka, setelah saya dan Mak Misbahulil mengetahui adanya orang yang ingin mensertifikatkan tanah Suku Chaniago di Pasie Laweh, membuat kami harus bertindak tegas. Akhirnya, saya mengajukan gugatan kepada BPN (Badan Pertanahan) Tanah Datar atas surat yang sudah dikeluarkan dengan Nomor: 1331/Peng-03.10/XI/ 2021 pada tanggal 18 November 2021, lalu,” tegasnya.

 

Lebih lanjut Ahmad Nafis menjelaskan, pengajuan sertifikat tanah oleh Sandra Isnania tersebut telah dikeluarkan pula peta bidang tanah nomor: 468/2021, yang terletak di Jorong Babussalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab.

 

Gayung bersambut, gugatan yang dilayangkan oleh Ahmad Nafis tersebut, langsung direspon oleh Kepala BPN Tanah Datar, Rubito, pada hari yang sama saat gugatan itu masuk (17 Desember 2021).

 

“Setelah gugatan tertulis masuk ke BPN (Gugatan Ahmad Nafis.red), pada proses aplikasi (pendaftaran sertifikat tanah)  kami tunda untuk tidak dilanjutkan (dihentikan sementara). Kemudian, berkas akan kami serahkan ke bagian sengketa untuk dilakukan mediasi kepada para pihak,” ujar Rubito kepada Persada Post.

 

“Apabila kata sepakat tidak didapat pada mediasi tersebut, maka bagian sengketa akan menyurati KAN setempat (Pasie Laweh), untuk dilakukan mediaasi dibawah. Apabila kata sepakat tidak juga didapat dan KAN membalas surat kami, maka kami berikan jangka waktu 90hari bagi penggugat untuk mendaftarkan gugatannya ke pengadilan,” beber Rubito.

 

“Lalu, apabila dalam waktu tersebut telah habis dan kami surati pengadilan serta apabila tidak ada gugatan ke Pengadilan Negeri Tanah Datar, berdasarkan surat dari pengadilan tersebut kami akan lanjutkan proses sertifikat,” tegasnya.

 

Sementara itu, Ahmad Nafis juga mempertanyakan terkait Ardinis Bakar (Alias Kombuk), yang menjual  Tanah Pusako Tinggi kepada Isnania.

 

“Nanti akan ketahuan, apakah tanah itu berhak dijual oleh Ardinis Bakar atau tidak. Malah, untuk keabsahan saya memiliki bukti autentik, yang akan sangat sulit dibantah, salah satunya ranji asli Kaum Datuak Paduko dan juga Datuak Datuak Simarajo, benarkah Kombuk ini bisa melakukan dan/ atau memperjual Harta Pusako Tinggi Suku Chaniago seenaknya saja di Pasie Laweh ini,” tegasnya.

 

“Sudah jelas, bahwa Tanah Pusako Tinggi itu dijual tak dimakan bali, gadai tak dimakan sando, kecuali tiga perkara; rumah gadang ketirisan, gadih gadang tak balaki (bersuami)dan mayat terbujur di atas rumah (adanya keluarga dalam kaum adat yang meninggal dunia). Pegang amanat ini, jangan semua dijadikan uang, ingat pulahlah mudharat besar dari apa yang dilakukan itu,” tutup Ahmad Nafis, sedikit geram.

 

Dilain sisi, Persada Post sebelumnya sudah pernah mendatangi Sandra Isnania, namun pihaknya menolak untuk memberikan keterangan. (Tim Bravo/ Red 1)