17 Januari 2022

(Eps 6) Polemik Tanah Pusako Tinggi Pasie Laweh: Sat Reskrim Berpotensi Akan Periksa BPN Tanah Datar

Ahmad Solikan Aji,SH, Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Tanah Datar. (Foto: FP WhatsApp Aji)

BATUSANGKAR, PP – Kepada Persada Post, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Datar, mengaku telah mendapatkan surat dari Sat Reskrim Polres Tanah Datar, baru – baru ini.

 

Surat tersebut disinyalir sebagai salah – satu dampak dari upaya jual beli Tanah Pusako Tinggi dan pengajuan sertifikat atas nama Sandra Isnania, warga Nagari Pasir Lawas/ Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab.

 

Lalu, pada tanggal 17 Desember 2021 diajukan keberatan/ gugatan oleh Ahmad Nafis, yang merupakan Wakil Kaum Datuak Paduko Suku Chaniago di nagari itu. Proses penerbitan sertifikat itu, akhirnya dihentikan sementara oleh BPN Tanah Datar.

 

Upaya mediasi pun sempat dilakukan oleh BPN Tanah Datar. Sayangnya, hanya dihadiri oleh pihak Ahmad Nafis serta tidak dihadiri oleh pihak Sandra Isnania dan seharusnya menjadi pihak yang sangat berkepentingan dengan mediasi tersebut.

 

Baca; (Eps 5) Kaum Datuak Paduko Menggugat, Pengajuan Sertifikat Tanah Isnania Dihentikan BPN Tanah Datar

 

“Benar Pak, saya mendapatkan kabar dari kantor, bahwa Sat Reskrim Polres Tanah Datar telah menyurati kami. Namun, apa isi dan mengenai apa surat tersebut, saya tidak dapat membeberkannya,” ungkap Ahmad Solikan Aji,SH selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Tanah Datar, kepada Persada Post, Sabtu (1/1/2022).

 

“Terkait mediasi kedua belah pihak, kami juga tidak bisa menyampaikan bagaimana hasilnya Pak,” tukuknya.

 

Ternyata, ketika Persada Post mengkonfirmasi Ahmad Nafis, dirinya membeberkan, bahwa bukan hanya mengajukan keberatan/ gugatan kepada BPN Tanah Datar dengan proses penerbitan sertifikat tersebut, tetapi juga melakukan upaya hukum ke Polres Tanah Datar.

 

“Kebenaran itu harus diungkap hingga ke akar – akarnya. Saya tidak main – main meluruskan masalah Tanah Pusako Tinggi dalam kaum saya, Datuak Paduko dan Datuak Simarajo di Pasie Laweh ini. Kemarin ada yang mengatakan Datuak Paduko dan Datuak Simarajo tidak memiliki hubungan  kekerabatan, dinyatakan secara tertulis, diajukan kepada KAN Pasie Laweh dan disampaikan di depan umum. Kemudian, diberitakan dan salurkan ke media sosial, maka dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan pengaduan palsu, kami laporkan ke Polres Tanah Datar,” ungkap Ahmad Nafis.

 

“Tidak sampai disitu saja. Kami juga melaporkan adanya dugaan pemalsuan beberapa dokumen ke Polres Tanah Datar. Jadi, sangat besar kemungkinan, Sat Reskrim Polres Tanah Datar sudah memprosesnya sesuai prosedur saat ini dan pastinya BPN Tanah Datar akan menjadi pihak terperiksa nantinya, selain pihak – pihak yang saya laporkan,” imbuhnya.

 

Baca juga; (Eps 1) Terkuak! Tanah Pusako Tinggi Dijual Tanpa Hak di Pasie Laweh Tanah Datar

 

Makin meruncingnya polemik Tanah Pusako Tinggi di Pasie Laweh itu, salah seorang Tokoh LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Tanah Datar yang sempat berdiskusi dengan Persada Post, menyayangkan keadaan itu.

 

Iapun berharap hal tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik – baiknya oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasie Laweh dan hindari dampak hukum, yang tidak diharapkan.

 

Hingga berita ini ditayangkan, Persada Post masih memantau dan memastikan kasus seperti apa yang sedang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Tanah Datar, sekaitan Harta Pusako Tinggi di Pasie Laweh itu. (Bravo Team)