Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) sudah didirikan sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Tepatnya; sejak masa kepemimpinan Almarhum Kolonel (Purn) Anas Malik, menjabat Bupati Padang Pariaman, sekitar Tahun 1984 lalu di Kota Pekanbaru, yang awalnya bernama Ikatan Keluarga Padang Pariaman (IKPP) pada Tahun 1981.
Banyak yang mengatakan, sebagaimana sumber yang didapat, bahwa pendirian IKPP atau PKDP, tidak lain adalah bertujuan sebagai pemersatu visi antara ranah dan rantau. Itu artinya, seluruh potensi PKDP; utamanya para perantau baik orang biasa maupun pengusaha dan pejabat, berjibaku membangun kampung halaman (ranah) dan menjadi hebat di rantau orang.
Namun anehnya, dari pengamatan yang terjadi, PKDP seakan dikuasai oleh ‘elit’ organisasi, yang terkesan ‘mati karancakkan’ (Artinya: bermakna banyak gaya) dan hanya untuk sekadar gagah-gagahan dengan memboyong nama besar organisasi, tanpa berbuat yang berarti untuk kemajuan organisasi itu sendiri.
Maka, momentum dilantiknya Firdaus, SH.I sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKDP Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), tentunya diharapkan mampu menjadi pilot project bagi perubahan PKDP ke depannya.
Baca> Firdaus Dilantik, Ketua DPRD: DPW PKDP Harus Bangkitkan ‘Gairah’ Perantau Piaman
Sebab, Firdaus lahir dari ‘rahim’ organisasi yang militan sejak ia menapaki pendidikan di Perguruan Tinggi, waktu itu bernama IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Imam Bonjol Padang, Fakultas Syariah.
Firdaus juga penggerak organisasi kepemudaan Piaman, yakni salah-satunya GEMPAR (Generasi Muda Pariaman) dan beberapa organisasi peranakan ideologi Islam lainnya.
Jadi, ia sangat faham betul fungsi organisasi. Karena, organisasi tidak ubahnya seperti koperasi; dari anggota untuk anggota. Selain itu, kehadiran organisasi harus menjadi wadah manfaat bagi anggotanya, begitu juga PKDP; tentu seyogiyanya dapat menjadi manfaat bagi kalangan perantau Piaman, dengan profesi, pekerjaan dan kondisi apapun.
Yang tidak kalah pentingnya, PKDP jangan terkesan memberatkan anggotanya, dengan menularkan budaya ‘badoncek’, karena berbeda memperlakukan organisasi dengan cara ‘badoncek’ pesta kawinan di Piaman. Sebab, perantau tersebut belum tentu faham maksud dan tujuan badoncek, mereka malah malu jika tidak bisa ‘badoncek’ apalagi disebutkan nominal sumbangannya dihadapan khayalak/ orang ramai. Sehingga mereka perlahan-lahan merasa asing di PKDP, dan hilang satu-persatu.
Maka dari itu, Firdaus harus mampu mewujudkan perubahan; yakni PKDP bukan lagi milik para elit organisasi, tetapi untuk semua dan mampu mengayomi aspirasi perantau dikalangannya, untuk kemajuan bersama. (*)
*). Oleh: RICO ADI UTAMA
Pemimpin Redaksi Persada Post
