MELIHAT apa yang sudah dilakukan oleh seorang anak muda dan tokoh nasional asal Sumatera Barat (Sumbar), H. Andre Rosiade, SE, sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, untuk daerahnya (Sumbar.red) selama ini, sungguh tidak dapat lagi hanya diberikan sekedar acungan jempol, tapi perlu dicatat menjadi sejarah perjuangan politik yang epic.
Jika didata lebih rinci, apa yang sudah ia lakukan terhadap Sumbar selama ini untuk pembangunan, membantu warga yang membutuhkan dan ‘menyeret’ berbagai proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mungkin akan habis satu botol tinta pulpen untuk mencatat itu. Cukup searching di google, maka akan muncul semuanya.
Lebih spesifik, beberapa waktu terakhir ini; sebuah proyek besar sudah dikerjakan di Sumbar, yakni Flyover Sitinjau Lauik. Proyek itu diprediksi akan menyerap anggaran sebesar Rp4 triliun hingga Rp4,8 triliun dan dikerjakan oleh Hutama Karya (BUMN) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Untuk pengerjaan tahap I, proyek itu akan menyerap sebesar Rp2,79 triliun hingga Rp2,8 triliun, yang mencakup hingga Panorama 1 Sitinjau Lauik dan ditargetkan selesai pada 2027.
Namun sayangnya ditengah pembangunan itu, masalah pun muncul. Proyek pun dikabarkan agak berjalan tersendat. Hal itu disebabkan adanya protes dari masyarakat, karena merasa adanya gangguan lingkungan, karena pengerjaan proyek.
Tetapi, yang lebih parahnya lagi adalah terkait pembebasan lahan, yang dilewati oleh proyek Flyover Sitinjau Lauik. Dikabarkan pula, proyek signifikan lebih terganggu lagi, karena pembebasan lahan masih belum rampung dengan masyarakat.
Sekaitan dengan pembebasan lahan itu, seharusnya sudah dapat terselesaikan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Tetapi entah kenapa, Mahyeldi Ansharullah selaku Gubernur Sumbar dan termasuk Fadly Amran selaku Walikota Padang, tampak terkesan tidak terlalu serius mewujudkan percepatan pembebasan lahan itu.
Menyikapi hal tersebut, disalah-satu pernyataan Andre Rosiade, saat berkunjung di Kabupaten Solok baru-baru ini, ia mengaku kesal. Padahal katanya, kalau flyover itu rampung, masyarakat pasti akan langsung merasakan manfaatnya dan laka (kecelakaan) lalu lintas yang selama ini menjadi momok di jalur Sitinjau Lauik, dapat diminimalisir. Belum lagi, agar proyek itu terwujud sebelum ini, ibarat pepatah; perjuangan Andre sudah ‘kaki diatas dan tangan dibawah’, sehingga dapat disetujui oleh pemerintahan pusat.
Mahyeldi dan Fadly, tidak seharusnya diam dan ‘malebe’ saja (istilah sindiran di Minang; tidak bersemangat dan terlihat terlalu santai tidak peduli). Kedua kepala daerah tersebut seharus Gercep (Gerak Cepat) menyelesaikan pembebasan lahan, sehingga HK selaku pelaksana dapat mengerjakan proyek dengan cepat dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. (*)
*). Tajuk Rencana, oleh: Rico AU Dato’ Panglima
Pemimpin Redaksi Persada Post
