PKS (Partai Keadilan Sejahtera) tidak bisa tidak, suka tidak suka; sepertinya harus menggandeng kekuatan pemerintahan pusat, jika benar-benar berniat untuk membangun Sumatera Barat (Sumbar), bukan kepentingan kelompok dan ingin menang saja.
Jika, elit politik PKS tidak memikirkan hal itu dan bertahan dengan ego sektoralnya di komunitas, maka alhasil periode ke-empat PKS berkuasa di Sumbar, bukan lagi disinyalir jalan ditempat, malah akan mengalami kemunduran yang signifikan kedepannya.
Penulis menangkap hipotesis (kesimpulan/ jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga) tersebut, tentunya berdasarkan pengamatan dari banyak pihak selama ini. Sebab sejak Irwan Prayitno berkuasa di Sumbar selama dua periode, Koran Harian Persada Post pernah memuat judul berita dua periode itu dengan simbol; 0+0 = 0.
Judul berita itu sangat membuat IP (sapaan akrab Irwan Prayitno) meradang dan memblokir kedua nomor Pemimpin Redaksi Persada Post. Tetapi, atas nama ‘Kemerdekaan Pers’ dan itu adalah teriakan para pendemo waktu itu didepan Kantor Gubernur Sumbar, rasa benci pihak yang diberitakan, bukanlah menjadi beban. Itulah makna lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, untuk menjamin kemerdekaan informasi, yang dilaksanakan oleh media/ Pers itu sendiri.
Setelah IP berkuasa di Sumbar, estafet Gubernur Sumbar berhasil diraih oleh Mahyeldi Ansharullah dan berakhir Tahun 2024 ini. Lagi-lagi, banyak pihak yang tidak terlalu puas dengan Mahyeldi, yang notabenenya sama-sama sebagai kader PKS sebagaimana IP.
Sebab, ada yang mengatakan, kepemimpinan IP dan Mahyeldi itu hasilnya 11=12 saja, alias tidak berbeda jauh. Belum ada muncul data statistik dan/ atau survei totalitas untuk penilaian itu. Tapi, diyakini; setidaknya Mahyeldi sudah berusaha sebaik mungkin dan tentunya ingin lebih berprestasi dibandingkan pendahulunya (IP.red).
Salah-satu kesulitan Mahyeldi memimpin Sumbar agar lebih maju, kabarnya; dikarenakan akses komunikasi dengan pemerintahan pusat (dikuasai PDI Perjuangan), yang agak kurang lancar. Dan, PKS memang dikenal sebagai partai oposisi yang konsisten, wajar saja partai berkuasa sedikit mempersempit ruang geraknya dibeberapa lini peluang ‘kue’ APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Alhasil, mengatasi kesempitan ruang komunikasi itu, PKS harus legowo untuk mensiasati kemajuan Sumbar, salah-satu solusinya adalah menggandeng partai berkuasa saat ini, yakni Partai Gerindra, yang mana Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia hasil Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024 kemarin.
Hanya saja, H. Andre Rosiade, tokoh sekaligus Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Gerindra Sumbar, dikabarkan pula berpeluang tipis akan nyalon dan/ atau mencalonkan diri pada Pilgub (Pemilihan Gubernur) 2024 mendatang.
Tetapi, dari pantauan intensif Persada Post, Vasco Ruseimy, seorang tokoh muda nasional asal Sumbar, yang merupakan Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Gerindra, mulai digadang-gadangkan oleh beberapa pihak pantas berpasangan dengan Mahyeldi.
Banyak keunggulan, jika Mahyeldi dipasangkan dengan Vasco Ruseimy. Dimana salah-satunya pula, Vasco (sapaan akrab Vasco Ruseimy) memiliki jaringan dengan pengusaha nasional dan akses yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto dan orang kedua di Partai Gerindra; Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian DPP Gerindra).
Maka, jika Mahyeldi-Vasco (Bakal Calon Gubernur – Wakil Gubernur Sumbar) atas kuasa Allah SWT benar-benar terjadi, sepertinya itu kabar baik dan kabar gembira bagi masyarakat Ranah Minang (Sumbar), untuk saatnya merasakan kemajuan yang bermartabat dan selamatlah Sumbar. (*)
*). Tajuk Rencana, oleh: Rico AU Dato Panglima
Pemimpin Redaksi Persada Post