Jakarta – Persada Post | Anggota Komisi XII DPR RI/ Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rico Alviano, ST Rajo Nan Sati, selalu tegas dan keras menyikapi perusahaan-perusahaan tambang yang ngeyel dan tidak taat aturan, apalagi sudah mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan, merugikan negara dan tidak mengedepankan safety dalam beroperasi.
Baru – baru ini, telah terjadinya kecelakaan (Laka) tambang batu alam Galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (30/5/25) kemarin. Longsor pada tambang tersebut mengakibatkan sedikitnya belasan orang penambang tewas karena tertimbun materil bebatuan dan pasir.
Baca> Laka Tambang Gunung Kuda, 14 Orang Tewas: Anggota Komisi XII DPR RI Ultimatum!
Parahnya lagi, sebagaimana yang dilansir www.rmol.id, bahwa peneliti Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog iIndonesia (MITI) Budi Heru Santosa menilai, kecelakaan kerja di penambangan batu alam Gunung Kuda Cirebon itu, bukan sekadar bencana teknis, tetapi refleksi dari kegagalan sistemik.
Maka dari itu, alhasil tidak heran Rico Alviano pun akhirnya meradang, hingga selain mendorong Laka tambang itu diselidiki, juga meminta dicabut izin perusahaan yang bersangkutan, jika terjadi kesalahan dalam manajemen tambang dan human error.
“Seharusnya, penambangan dilakukan secara hati-hati dan mengutamakan aspek keselamatan pekerja. Saya turut berduka cita atas meninggalnya 14 penambang. Saya minta agar peristiwa longsornya ini diusut tuntas; kenapa terjadi longsor pada penambangan ini, lalu siapa yang harus bertanggung jawab?,” ungkap Rico Alviano, melalui press release, kepada Persada Post, Senin (2/6/2025).
“Harusnya faktor keselamatan pekerja jadi prioritas. Jika terbukti lalai, cabut izin operasional perusahaan. Jika memang ada kesalahan dalam metode penambangan, harus juga dicari tahu kenapa kesalahan itu terjadi,” imbuh Rico AL, sapaan akrab Rico Alviano.
Lebih lanjut Rico Alviano lebih mempertegas, jika terdapat faktor human error atau karena kesalahan teknisi/ pekerja, ia juga meminta penambangan itu ditutup sementara, guna proses penyelidikan lebih lanjut.
“Bahkan jika masih berpotensi berbahaya, tutup secara permanen. Saya meminta agar pemilik izin penambangan bertanggungjawab atas korban jiwa serta korban luka luka yang hingga kini masih menjalani perawatan,” tegasnya. (Delta Team)
