Miris! Andre Perjuangkan Flyover Sitinjau Lauik, Pemda Sumbar dan Pemko Padang Tidak Becus Bebaskan Lahan?

Padang – Persada Post | Zulkifli, orang dekat H. Andre Rosiade, SE, Anggota DPR RI dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI itu, tiba-tiba meradang dan memposting kekesalannya di media sosial, terkait pembebasan lahan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik yang tidak tidak tuntas. Dan, hal itu katanya, adalah bukti ketidakmampuan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

“Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik kembali memanas. Sebelumnya proyek strategis ini sempat dihadang oleh sekelompok Organisasi Masyarakat (Ormas) dengan alasan pencemaran lingkungan. Kini penghadangan kembali terjadi, kali ini oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan suku Jambak dengan dalih persoalan ganti rugi lahan,” tulis Zulkifli, Rabu (11/3/2026) di beranda Facebooknya.

“Peristiwa ini semakin memperlihatkan lemahnya kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang dalam menyelesaikan persoalan mendasar pembangunan, yaitu pembebasan lahan,” ulasnya.

“Padahal pembangunan Flyover Sitinjau Lauik bukanlah proyek biasa. Jalur Sitinjau Lauik selama ini dikenal sebagai salah satu jalur paling rawan kecelakaan di Sumatera Barat. Setiap tahun nyawa melayang di jalur ini. Masyarakat sudah lama menunggu solusi nyata dari pemerintah,” bebernya.

“Ironisnya, ketika pemerintah daerah tidak mampu memperjuangkan proyek ini ke pusat selama bertahun-tahun, justru setelah lobi di tingkat nasional yang dilakukan oleh Andre Rosiade proyek Flyover Sitinjau Lauik akhirnya bisa direalisasikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Zulkifli kembali menekankan, ketika proyek sudah disetujui dan siap dibangun, pemerintah daerah justru kembali memperlihatkan kelemahannya dalam menyelesaikan persoalan klasik: pembebasan lahan.

“Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pembangunan di Sumatera Barat bukan semata soal anggaran atau perhatian pemerintah pusat, tetapi juga soal kapasitas dan keberanian pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik di lapangan,” katanya.

“Jika persoalan pembebasan lahan saja tidak mampu diselesaikan dengan cepat dan tegas, maka sangat wajar publik mempertanyakan keseriusan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan,” katanya lagi.

“Jangan sampai proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat ini kembali terhambat hanya karena ketidakmampuan pemerintah daerah menuntaskan persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan sejak awal,” tegasnya.

“Masyarakat Sumatera Barat tentu tidak ingin pembangunan yang sudah diperjuangkan dengan susah payah kembali gagal hanya karena lemahnya manajemen dan kepemimpinan di tingkat daerah. Andre Rosiade solusi untuk pembagunan Sumbar,” pungkas Zulkifli. (Red PP)