Solok – Persada Post | Akhirnya Jon Firman Pandu,SH (Akrab disapa JFP) Wakil Bupati Kabupaten Solok, mendapat kesempatan memimpin upacara hari besar Nasional di Pemerintahan Kabupaten Solok. Padahal selama dirinya menjabat, sebagai Wakil Bupati (Wabup) Solok, tidak pernah mendapatkan porsi untuk bekerja maksimal sesuai jabatannya. Apalagi untuk memimpin upacara-upacara besar pemerintahan.
Kehadiran JFP memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke 53, Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai Inspektur Upacara, menjadi buah bibir dikalangan pegawai yang ikut upacara, Jum’at (29/11/2024) kemarin.
Pantauan Persada Post dilapangan, hal itu cukup mencengangkan. Sebab, yang biasa tidak pernah nampak wajah, tiba-tiba JFP langsung menjadi inspektur upacara. Tak hanya dikalangan pegawai, hadirnya JFP dalam upacara tersebut juga menjadi perhatian netizen di media sosial.
Sebagaimana diketahui, selama 3,5 tahun ini eksistensi JFP dalam pemerintahan nyaris tak terlihat. Bahkan dalam agenda resmi kegiatan pemerintahan pun, Ia sepertinya tak pernah dihadirkan.
Ironi lagi, selama ini pejabat teras di Pemerintah Kabupaten Solok pun seakan acuh dengan kehadiran JFP. Hal itu diperkuat, terlihat dalam banyak kegiatan instansi Wakil Bupati tak pernah dihadirkan dalam kegiatan. Lebih menyedihkan lagi, wajah JFP tak sekalipun terlihat terpajang, dalam media promosi spanduk dan billboard milik Pemerintah Daerah (Pemda) Solok.
Dilain sisi, ternyata ada pula anggapan dari para ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ikut upacara itu, mengira karena JFP berhasil menang dalam kontestasi pemilihan Bupati Solok 2024 kemarin.
Akhirnya, JFP akan melanjutkan estafet kepemimpinan Epyardi Asda untuk 5 tahun ke depan. Pasangan JFP dan Chandra unggul telak dalam pemilihan hasil hitung cepat pada hari pencoblosan 27 November kemarin. Entah itu kebetulan atau memang sudah dijadwalkan, tetapi apa yang terjadi hari ini telah menjadi sebuah catatan. Dan, semestinya jadi pelajaran bagi pegawai. Yakni, makna netralitas bagi ASN adalah tidak ikut memihak serta tidak ikut perasaan.
Seyogiyanya, menurut sumber-sumber yang ditemui Persada Pos berharap, bahwa jika memang ada persoalan antar pimpinan (Bupati vs Wakil Bupati), semestinya pejabat Pemda jangan pula turut ikut dalam konflik. Karena berjalannya agenda pemerintahan, tergantung kepada sikap loyalitas pegawai. Jika memihak salah satu pimpinan, ujung-ujungnya akan membawa kerugian bagi pegawai itu sendiri.
Nah, sekarag JFP yang tak pernah dilayani dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati itu, akan memimpin 5 tahun kedepan. Ia akan menjadi orang no 1, dalam memimpin jalannya pemerintahan di Pemda Solok, sesuai dengan visi-misi yang sudah ia siapkan. (Inyiak)
