PEMBANGUNAN di Kota Sawahlunto dalam sepuluh tahun terakhir adalah contoh paling jelas bagaimana sebuah kota bisa memiliki dokumen perencanaan yang tebal, anggaran yang disahkan, dan spanduk program di mana-mana, tapi hasilnya tidak pernah dirasakan oleh rakyatnya.
Kegagalan itu bukan karena tidak ada program. Justru karena terlalu banyak program yang gagal. Diantaranya:
Program Pariwisata: Gagal Mengubah Status Menjadi Uang
Sejak ditetapkan sebagai Kota Warisan Dunia UNESCO untuk Tambang Batu Bara Ombilin pada 2019, semua Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sawahlunto selalu menulis prioritas yang sama: “Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional.”
Enam tahun setelah status itu didapat, apa hasilnya?
Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 justru turun dari 4,46% menjadi 4,02% karena sektor pertambangan minus 6,13%. Artinya, pariwisata sama sekali belum mampu menggantikan tambang sebagai mesin ekonomi. Wisatawan datang untuk melihat Lubang Soero, Museum Kereta Api, dan Puncak Cemara, lalu pergi. Tidak ada ekosistem yang membuat mereka menginap dua malam dan belanja di UMKM lokal.
Program rest area di eks Galeri Dekranasda Simpang Muaro Kalaban yang diresmikan 2026, program jadwal ulang pasar Sapan, Talawi, dan Silungkang — semua itu adalah program penataan, bukan penciptaan nilai tambah. Kota ini menata lapak, tapi tidak menciptakan pasar.
Program Ekonomi dan UMKM: Gagal Mandiri
Dokumen resmi Perubahan RKPD 2025 mengakui kelemahan paling fatal: ketergantungan total pada dana pusat. Pada tahun 2025, Sawahlunto kehilangan DAK Rp 26 Miliar dan DAU Pekerjaan Umum Rp 11 Miliar hanya karena kebijakan efisiensi dari Jakarta.
Ini membuktikan program peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) gagal total. Selama bertahun-tahun program yang tertulis adalah “Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM berbasis sumber daya lokal”, tapi realisasinya hanya berupa bantuan-bantuan kecil seperti Z-Corner BAZNAS Rp.318 juta untuk UMKM kuliner kategori mustahik.
Itu bukan pembangunan ekonomi. Itu bantuan sosial yang dibungkus nama pemberdayaan. IKM Sawahlunto tidak pernah dibawa untuk naik kelas, masuk e-commerce nasional, atau punya akses permodalan yang layak. Mereka hanya diberi gerobak, lalu ditinggalkan.
Program Infrastruktur: Gagal Konektivitas
Dalam dokumen RKPD 2024-2026, prioritas kedua selalu “Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah”. Tapi realitanya, Sawahlunto masih menjadi kota terisolir.
Jalan menuju Talawi dan Silungkang rawan longsor, konektivitas ke Sijunjung dan Solok tidak pernah menjadi hub logistik. Infrastruktur yang dibangun lebih banyak bersifat kosmetik di dalam kota — taman, gapura, pengecatan — bukan infrastruktur yang membuka akses ekonomi baru.
Akibatnya, biaya logistik tinggi, harga barang di Sawahlunto lebih mahal dari Padang, dan investor enggan masuk karena tidak ada jaminan konektivitas.
Program Manusia: IPM Tinggi, Tapi Manusia Pergi
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sawahlunto memang tinggi, 76,68 pada 2024, kategori tinggi. Tapi ini adalah kegagalan yang paling menyedihkan.
IPM tinggi artinya pendidikan dan kesehatan membaik. Tapi lulusan SMA terbaik Sawahlunto semuanya merantau ke Padang, Pekanbaru, dan Jakarta. Kenapa? Karena program pembangunan tidak pernah menciptakan lapangan kerja untuk mereka. Tingkat Pengangguran Terbuka naik kembali menjadi 5,55% di 2024 dari 4,98% di 2023.
Kita berhasil membangun manusia yang pintar, lalu kita gagal menyediakan tempat bagi mereka untuk bekerja. Jadi kita membangun manusia untuk kota lain.
Kesimpulan: Kegagalan Sistemik
Kegagalan program pembangunan di Sawahlunto bukan kegagalan satu dinas, bukan kegagalan satu tahun anggaran. Ini kegagalan sistemik cara berpikir.
Perencanaan masih menggunakan pola lama: menyusun program untuk menyerap anggaran, bukan untuk menyelesaikan masalah. Semua program terlihat bagus di atas kertas — sinkron dengan RPJMN, sinkron dengan RPJMD Provinsi, sinkron dengan Asta Cita Presiden — tapi tidak sinkron dengan kebutuhan rakyat di Pasar Sapan yang sepi.
Sawahlunto tidak kekurangan program. Sawahlunto kekurangan keberanian untuk menghentikan program yang gagal dan fokus pada satu atau dua program yang benar-benar bisa mengubah nasib kota pascatambang ini. (*)
Pekanbaru, 10 Oktober 2026
*). Oleh: Bibsan Dwinanda