Kekuasan JFP ‘Diserang’ Kritik, Tetapi inilah yang Terjadi…

Arosuka – Persada Post | Gelombang kritik dari beberapa pihak yang mendera pemerintahan Jon Firman Pandu (JFP)-Candra, selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok, akhir-akhir ini, tidak lantas membuat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Solok seketika terganggu.

Hal itu diakui oleh JFP kepada Persada Post, beberapa waktu yang lalu. Ia mengakui, bahwa kritik adalah bagian dari suksesi dirinya untuk menjadi pemimpin yang benar-benar tahan uji dan lebih tangguh dalam menjalankan roda pemerintahan.

Walaupun sebagian dari kritik itu agak ‘pedas’, tetapi tidak sedikitpun mengganggu konsentrasinya menjalankan program-program di Pemkab Solok. Namun, ia tetap berharap, kritik yang dilayangkan pada pemerintahannya, tetap harus objektif, sesuai fakta dan realita, serta membangun.

Sementara itu, yang pastinya, saat bencana longsor dan banjir yang melanda Solok saat ini, Pemkab Solok masih berfokus pada program-program pemulihan pasca bencana.

Maka dari itu, agenda Pemkab Solok pada akhir Desember 2025 ini didominasi oleh koordinasi penanggulangan bencana, tetapi tetap menjalankan urusan kepegawaian dan program strategis nasional.

Sebagaimana yang dikutip dari beberapa sumber yang dilansir, lebih rincinya lagi, program Pemkab Solok saat ini adalah sebagai berikut: 1). Agenda Utama (Desember 2025), yang menjalankan Masa Tanggap Darurat Bencana; dimana Pemkab Solok kemarin menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat bencana yang berlaku hingga 22 Desember 2025.

Terkait hal itu, pada 26 Desember 2025, Pemkab mengikuti rapat percepatan pendataan kebencanaan dan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

2). Urusan Kepegawaian (PPPK): Bupati JFP mengambil sumpah dan menyerahkan SK kepada 2.436 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Solok pada 23 Desember 2025 kemarin.

3). Program Strategis Nasional: Pemkab Solok melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memperkuat kolaborasi program “Desa Merah Putih” dan Program Makan Bergizi Gratis pada 12 Desember 2025.

4). Kerja Sama Antar Daerah: Penandatanganan kerja sama dengan Pemkab Kampar terkait bantuan bencana pada 19 Desember 2025.

5). Organisasi Daerah: Pengukuhan dan pembekalan pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Solok periode 2025–2030 pada 24 Desember 2025.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, Pemkab Solok juga melaksanakan beberapa pembangunan diberbagai sektor, diantarnya: 1). Pembangunan Infrastruktur dan Proyek Strategis, yakni Pemkab Solok mengalokasikan dana sekitar Rp. 136 miliar untuk puluhan proyek strategis tahun 2025–2026. Beberapa yang sudah berjalan meliputi: Inpres Jalan Daerah (IJD), Perbaikan ruas jalan Taratak Gulundi – Alahan Panjang dan pelebaran jalan lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. Dan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): Pemkab Solok melakukan penguatan infrastruktur sektor permukiman dan penyediaan air bersih melalui koordinasi dengan Balai Penataan Bangunan dan Prasarana Sumatera Barat.

2). Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan, bagi Pemkab Solok ini merupakan sektor unggulan, Pemkab Solok memberikan dukungan langsung kepada petani melalui: Bantuan Irigasi, dengan penyaluran bantuan irigasi pertanian yang telah menyasar 102 kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas lahan. Lalu, Program Makan Bergizi Gratis, dengan melakukan penguatan kolaborasi antara “Desa Merah Putih” dengan program nasional makan bergizi gratis berbasis potensi lokal daerah.

Selain beberapa hal yang disebutkan diatas, masih banyak program-program positif yang berguna manfaat dilakukan oleh Pemkab Solok, tanpa menampik tetap memperhatikan beberapa kritik, yang perlu dan tidak perlu ditanggapi. Karena, bagi JFP, kepentingan menjalankan amanah sebagai bupati, sangat penting, dari pada terganggu pada hal-hal yang tidak subtansi terkait dirinya sebagai seorang pemimpin di daerah itu. (Red PP)