Korban MBG Berjatuhan, Proyek SPPG hingga Dugaan Nepotisme Disorot?

Jakarta – Persada Post | “Peristiwa keracunan makanan yang dialami anak Indonesia dalam program MBG sudah tidak bisa ditolerir. Terakhir, anak-anak di usia sangat belia PAUD yang harus mengalaminya,” kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (21/9/2025), yang juga dilansir www.tempo.co.

 

Tak pelak, dikutip dari beberapa sumber, bahwa proyek Makanan Bergizi Gratis (MBG) itu menjadi masalah, karena sejumlah isu seperti kasus keracunan makanan, ketidakjelasan regulasi, penundaan pembayaran mitra dapur, dugaan korupsi dan potensi kerugian keuangan negara, serta masalah kualitas dan gizi menu makanan yang diberikan.

 

Sementara itu, ironisnya, sebagaimana yang dilansir www.detik.com, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengungkap dugaan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG fiktif. Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki sistem verifikasi.

 

Hal itu diungkap Nurhadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Senin (15/9/2025) kemarin. Dalam rapat itu, Nurhadi mengaku pernah melaporkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada BGN.

 

Dekat dengan Kekuasaan, Proyek SPPG jadi Bancakan?

Tak terhindari, proyek pembangunan SPPG MBG, menjadi peluang/ bancakan bagi sebagian oknum, yang memiliki akses dengan Orang Dalam (Ordal) di pemerintahan, khususnya di birokraksi BGN.

 

Demi kepentingan investigasi, Persada Post sempat mengikuti beberapa oknum yang berupaya melakukan lobbi-lobbi dengan beberapa kontraktor untuk pembangunan SPPG MBG di beberapa daerah di Indonesia.

 

Ketika dipancing, oknum tersebut ternyata meminta sejumlah uang (succes fee) dengan persentase yang mereka tentukan, untuk mendapatkan paket pembangunan dapur MBG atau SPPG MBG disebuah daerah.

 

Bukan itu saja, juga ditemukan oknum partai penguasa, yang mampu memanfaatkan akses Ordal di BGN, sehingga dengan lancarnya menjalankan misi proyek SPPG MBG dan menjadi penghidupan baru bagi dirinya, setelah tidak menjabat lagi di legislasi. (Red PP)