Jakarta – Persada Post | Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) melaunching Indeks Kerawanan Pemilu(IKP) dan Pemilihan Serentak 2024, Jum’at (16/12/2022) kemarin. Untuk diketahui, IKP merupakan segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu (Pemilihan Umum) yang demokratis.
Adapun tujuan dari IKP itu adalah untuk memetakan potensi kerawanan, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran Pemilu, serta menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan dalam Pemilu serentak 2024 mendatang.
“Dari hasil pemetaan IKP yang telah di lakukan oleh Bawaslu RI, Sumatera Barat (Sumbar) berada dalam posisi rawan sedang, yakni berada di posisi 16 dari 34 Provinsi dengan skor 39,68. IKP ini bersumber dari data yg di sampaikan oleh Bawaslu prinsip Sumbar dan data dari Bawaslu kab/kota se Sumatera Barat. Pemetaan IKP ini di ukur dari 4 dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi dan dimensi dari partisipasi,” ungkap Rahmad Bagja, Ketua Bawaslu RI.
Sementara itu, Lolly Suhenty anggota Bawaslu RI juga mengungkapkan, bahwa jika berkaca dari IKP Pemilu 2019, Sumbar memiliki tingkat kerawanan paling tinggi di seluruh Indonesia setelah Papua dan Jogyakarta. Maka, menurutnya, untuk Pemilu 2024 Sumbar berada dalam kategori rawan sedang.
“Artinya, upaya pencegahan yang di lakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumbar pada Pemilu 2019 berjalan dengan baik,” beber Riki Minarsah, Kordiv Bawaslu Kasbupaten Sijunjung, yang dihubungi via telepon oleh Persada Post, baru – baru ini.
Hal itu diungkapkan oleh Riki Minarsah, saat mengikuti kegiatan ini di Hall Convention Center Hotel Redtop, Jakarta yang dihadiri oleh seluruh Anggota Bawaslu kabupaten/ kota se Indonesia.
“Untuk Kabupaten Sijunjung berada dalam kategori sedang di posisi 154 dengan skor 38,84 dari 514 jumlah seluruh kabupaten/ kota se Indonesia. Berikut data rilis Bawaslu RI kerawanan paling tinggi untuk kabupaten/ kota se Indonesia, secara berurutan: 1. Kabupten Intan Jaya, 2. Kabupaten Jaya Wijaya, 3. Kabupaten Bandung, 4. Kabupaten Yalimo, 5. Kabupaten Mappi, 6. Kabupaten Banjar Baru, 7. Kabupaten Jayapura,” ungkap Riki Minarsah.
Lebih lanjut, Riki Minarsah mengungkap pula terkait isu – isu strategis yang kemungkinan akan terjadi pada pemilu 2024 adalah; 1). netralitas penyelenggara Pemilu, 2). pelaksanaan tahapan Pemilu di Provinsi baru, 3). partisipasi masyarakat, 4). penggunaan media sosial oleh masyarakat, 5). penggunaan hak pilih pada Pemilu serentak 2024. (Zalmendra Faisal)
