JFP (Jon Firman Pandu,SH) selaku Bupati Kabupaten Solok, tampaknya sudah mulai mencium ‘bau’ tidak sedap di internal pemerintahannya. Salah-satu yang menjadi pemicunya bagi JFP, adalah dengan munculnya polemik antara rekan-rekan Pers dengan Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informasi) dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Solok, yang telah mengeluarkan surat tentang Kerjasama Media, dengan membatasi media harus terverikasi Dewan Pers.
Dan, hal itu dikritik oleh Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), lalu dipertegas hal demikian melanggar banyak aturan serta regulasi yang berlaku tentang Pers dan administrasi pemerintahan.
Baca berita: Soal Verifikasi Media, Kadis Kominfo Solok akan Gugurkan Surat Sekdakab: Berpotensi Adu Domba Pers dengan JFP
Kendati demikian, terkesan surat yang dikeluarkan oleh Medison selaku Sekdakab Solok itu, diduga kuat tanpa adanya koordinasi intensif dengan JFP dan meminta pendapat beberapa orang ahli Pers di daerah itu, umumnya di Sumatera Barat (Sumbar).
Sehingga, surat tersebut berdampak pada hubungan yang kurang harmonis antara insan Pers dengan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Solok. Ironinya, kondisi tersebut diperparah dengan prioritas yang diberikan oleh Candra selaku Wakil Bupati (Wabup) Solok kepada influencer dan terkesan tidak memberdayakan media yang ada di Kabupaten Solok, yang jelas-jelas memiliki badan hukum dan dapat disesuaikan dengan nomeklatur kerjasama yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Menyikapi hal itu, Redaksi Persada Post sebelumnya sudah berdikusi langsung dengan JFP. Tetapi, ketika berita Persada Post terbit, yang berjudul: Bayar Influencer 15K Per-Orang, Ega Yudistira: Diduga Ada Persekongkolan Wabup Gulingkan Bupati Solok, JFP mulai tertegun.
JFP mengiyakan beberapa sumbang saran dari Persada Post dan tampaknya memberikan sinyal akan mengevaluasi dan mungkin saja akan mengganti Kepala Dinas (Kadis) Kominfo dan Sekdakab Solok, jika memang tidak searah dengan visi-misinya lagi.
Tentunya, hal tersebut tidak juga mudah dilakukan. Sebab, kedua pejabat itu adalah warisan dari Bupati Solok terdahulu, Capt. Epyardi Asda. Ia harus benar-benar objektif, jika ingin mengganti kedua pejabat tersebut. (*)
*). Oleh: Rico Adi Utama
Pemimpin Redaksi Persada Post
