JON Firman Pandu (JFP), SH, sudah mencapai suksesi politiknya, menjadi orang nomor 1 (Bupati.red) di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, karena memenangkan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024 kemarin. Kesuksesan itu ia raih dengan tidak mudah; tentunya bercucuran keringat, mengerutkan dahi, waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar.
Penulis mengikuti perjalanan dan karier politik JFP, dengan baik. Disaat getir situasi politik yang ia rasakan, dengan mengurut dada selama 3 tahun kurang lebih menjadi Wakil Bupati (Wabup) Solok berpasangan dengan Epyardi Asda, Ia hanya mendapatkan wewenang yang sangat terbatas dan nyaris tidak mendapat ‘porsi’ di pemerintahan, sebagaimana mestinya.
Semua itu ia jalani. Walau nadanya sumbang dan senyumnya sedikit miring dan kurang merekah, JFP masuk kampung keluar kampung, diskusi hingga bermalam-malam hari bersama sejawatnya, dengan satu tujuan; ‘rebut Solok 1’/ Bupati Solok.
Maka dari itu, sudah seharusnya JFP dapat menjadikan pendahulunya (Epyardi Asda) sebagai contoh dan evaluasi. Bahwa, dimana cara kepemimpinan yang ‘pakak’ (istilah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain), harus ia hindari.
Bukan itu saja, JFP harus tahu mitra strategisnya, diluar stake holder pemerintahan termasuk Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), yakni media massa/ jurnalis dan/ atau Pers.
Sebagaimanapun JFP mampu fyi/ fyp (istilah viral di media sosial), dengan akun media sosialnya, ia tetap membutuhkan wartawan sebagai pemberita dan social of control. Dan, yang lebih wajib ia hindari, jangan konfrontasi dengan awak media/ jurnalis, karena itu sangat tidak berguna bagi dirinya kelak.
Terakhir, JFP harus mampu membangun Solok dengan tepat sasaran, mendengar aspirasi masyarakat yang ia pimpin dan belajar dari daerah yang sudah mapan dan maju serta memiliki kesamaan geografis dan SDA (Sumber Daya Alam), serta bersinergi dengan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumbar.
Karena, beberapa diantara yang disebutkan itu, sangat bisa dipastikan tidak dijalankan oleh pendahulunya selama ini. Alhasil, jika hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh JFP, maka sangat mungkin ia bisa 11:12 (sama saja) dengan terdahulunya dan tidak akan terjadi apa-apa di Kabupaten Solok, apa kata Prabowo Subianto nantinya?. (*)
Oleh: Rico Adi Utama
JFP harus beda, dari terdahulunya.