Ir. MULYADI, nampaknya sudah letih. Sudah banyak pengorbanan yang ia persembahkan untuk Partai Demokrat (PD), baik sebelum menjadi Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Demokrat Sumbar, maupun saat ini setelah menjabat periode keduanya. Alhamdulillah, pada Pileg (Pemilihan Legislatif) 2024 ini, Mulyadi kembali duduk di DPR RI dari Dapil Sumbar 2.
Tetapi, Dapil Sumbar 1, PD harus mengurut dada; Kolonel Inf (Purn) H. Darizal Basir, S.Sos, M.BA yang duduk pada Pileg 2019 lalu, pada Pileg 2024 ini terpaksa harus istirahat dan PD kehilangan kursinya, dengan kondisi yang menyedihkan.
Jadi, Mulyadi harus benar-benar diberikan kesempatan untuk berkarir dan bergerak bebas sebagai Anggota DPR RI Periode 2024-2029. Jika, masih dibebankan juga ia mengurus DPD PD Sumbar, khawatirnya nanti tidak terurus.
Belum lagi diperparah dengan kondisi DPC (Dewan Pimpian Cabang) PD Solok, dimana Iriadi Dt Tumanggung yang ditunjuk sebagai Ketua DPC PD Solok berakhir dengan kematian dan sebelumnya terjerat oleh kasus korupsi ditempat ia bertugas sebelum pensiun.
Teranyar, pengganti Iriadi sebagai Ketua DPC PD Solok, yakni Ismael Koto, bernasib cukup parah pula. Ia melakukan dugaan kasus penganiayaan terhadap seorang petani pinus dan dugaan penyalahgunaan Senpi (Senjata Api), yang beritanya sangat viral dan saat ini masih dalam investigasi di Jakarta.
Kedua Ketua DPC PD Solok itu adalah orang pilihan Mulyadi dan disinyalir cukup dekat secara emosional. Nampaknya, Mulyadi lebih cenderung memilih jajarannya dengan pertimbangan ‘bobot dan bebet’ kapital, bukan karena kualitas dan dedikasi terhadap partai. Sehingga, setiap orang yang ia pilih selalu salah dan membuat PD di Sumbar harus berkali-kali mengalami corengan arang di kening.
Jika tulisan ini dibaca oleh DPC PD se-Sumbar, alangkah lebih baiknya Mulyadi dibantu saja dan jangan dibebankan lagi mengurus PD di Sumbar. Maka, perlu kiranya didorong dan diselenggarakan Musdalub (Musyawarah Daerah Luar Biasa) PD di Sumbar. Sehingga, PD di Sumbar bisa lebih fresh dan lebih enjoy lagi menghadapi Pilgub (Pemilihan Gubernur) Sumbar dan jelang Pemilu 2029 mendatang, dengan kepemimpinan yang baru.
Bukan itu saja, Mulyadi setelah beberapa kali berdiskusi dengan penulis, tampaknya juga tidak akan mencalonkan diri untuk Gubernur Sumbar. Karena, Mulyadi ini sangat yakin dengan hasil survei dan lembaga konsultan, dan hasil serta kondisi saat ini; dirinya tidak bisa menyaingi ketat elektabilitas Mahyeldi Ansharullah untuk bertarung di Pilgub.
Apabila dirinya memaksakan maju, maka Mulyadi akan mengalami kisah yang persis sama, ketika ia ikut Pilgub periode sebelumnya. Semoga PD di Sumbar bisa berbenah. (*)
*). Oleh: Rico AU Dato’ Panglima
- Direktur Eksekutif POLEGINS (Political and Legal Institute)
