JIKA berhasil menjadi Bupati Tanah Datar Periode keduanya, Eka Putra, SE, MM diprediksi akan mendapatkan ‘karpet merah’ menuju BA 1 (Gubernur Sumatera Barat) Tahun 2029 mendatang. Dari hasil diskusi dengan Penulis, itulah sekiranya kesimpulan dan alasan, Eka Putra tidak ingin ‘nongkrong’/ maju pada Pilgub (Pemilihan Gubernur) 2024 ini dan lebih memilih tetap mengikuti Pilbub (Pemilihan Bupati) 2024 Tanah Datar.
Selain Eka Putra, ada nama H. Suherman,ST Tuanku Rajo Disambah (TRD), yang akrab disapa HS. Ia adalah pengusaha dan politisi yang gigih dan tidak neko-neko. Kabarnya, HS juga akan ikut dalam kontestasi Pilbu Tanah Datar dan sedang melakukan lobby-lobby lintas partai, demi mendapatkan dukungan, agar diusung pada Pilbub itu.
Eka dan HS adalah ibarat dua sisi mata uang. Jika keduanya dikaloborasikan, dapat diprediksi Luhak Nan Tuo (Ranah Tanah Datar), dapat lebih maju dan hebat kedepannya. Maka, penulis coba membuat perang masing-masing keduanya, sebagai berikut:
Peran H. Suherman TRD
Sebagai seorang yang memiliki otak genius dalam dunia usaha dan bisnis, HS sangat mengerti betul bagaimana memetakan dan memajukan potensi Kabupaten Tanah Datar, yang kaya dengan SDA (Sumber Daya Alam)-nya itu.
HS memiliki daya kearifan lokal yang baik dengan lingkungan sosialnya. Dalam berkomunikasi, ia sangat fleksibel. Tidak jarang, bagi orang-orang yang sudah berkomunikasi langsung dengan HS, akan memiliki kesan yang bagus dan konstruktif.
Itu artinya, jika HS berdampingan dengan Eka Putra di Pemkab (Pemerintahan Kabupaten) Tanah Datar, HS dapat diberikan bagian mengurus pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA Tanah Datar.
Peran Eka Putra
Apabila EP, sapaan akrab Eka Putra, terpilih di Pilbub 2024 Tanah Datar, ia mestinya lebih berfokus melakukan lobby-lobby anggaran ke Pemerintahan Pusat (RI). Apalagi, Partai Demokrat, dimana EP sebagai Wakil Bendahara Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Demokrat, adalah pendukung Prabowo-Gibran di Pipres (Pemilihan Presiden) kemarin. Itu artinya, jalan lobby Eka Putra di pemerintahan pusat, akan mulus dan bakal tidak mendapat kendala yang berarti.
Selain itu, EP juga harus melakukan hubungan lintas Pemkab/ Pemko (Pemerintah Kota) di 18 kabupaten/ kota di Sumbar lainnya. Dimana, banyak hubungan kerjasama lintas daerah yang dapat dilakukan, dalam hal diantaranya kerjasama pertukaran SDM dan saling topang mengelola SDA, yang sudah disiapkan sedemikian rupa master plan dan ready plan oleh HS, sebagai orang yang berfokus soal itu.
Maka, jika kaloborasi EP dan HS ini benar-benar terjadi, analisa dan prediksi kemajuan dan hebatnya Luhak Nan Tuo, bukan isapan jempol belaka. Oleh sebab itu, perlu adanya komunikasi dua arah antara EP dan HS, jelang Pilbub Tanah Datar 2024 ini. (*)
*). Oleh: Rico AU Dato’ Panglima
- Direktur Eksekutif POLEGINS (Political and Legal Institute)
